Jakarta, InfoPublik – Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS 2026 mengadopsi Deklarasi New Delhi sebagai arah bersama untuk menerjemahkan berbagai komitmen negara anggota menjadi langkah dan hasil yang konkret.
Deklarasi tersebut disepakati dalam KTT BRICS 2026 di Bharat Mandapam, New Delhi, India, Sabtu (12/9/2026).
Perdana Menteri (PM) India, Narendra Modi, mengatakan pertemuan terbatas para pemimpin BRICS berlangsung konstruktif dan membahas berbagai perubahan serta tantangan global.
Menurut Modi, dinamika dunia membutuhkan pembaruan institusi global, terutama dalam aspek representasi, daya tanggap, dan aturan keterlibatan.
“Kita harus bekerja melalui kemitraan dan aksi kolektif untuk menjembatani kesenjangan antara komitmen dan hasil. ‘Deklarasi New Delhi’ yang diadopsi hari ini memberikan arah yang jelas bagi tekad bersama kita. Kini menjadi tanggung jawab kita untuk menerjemahkan komitmen-komitmen ini menjadi hasil yang nyata,” ujar Modi.
Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan kekuatan kolektif BRICS harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan tidak berhenti sebagai komitmen di atas kertas.
“Inilah jenis kekuatan kolektif yang kita butuhkan. Kekuatan yang tidak berhenti di atas kertas, tetapi diterjemahkan menjadi peluang bagi masyarakat kita. Kekuatan yang memungkinkan Global South memiliki suara yang lebih besar dalam membentuk masa depannya sendiri,” ujar Prabowo.
Menurut Prabowo, kerja sama BRICS juga perlu diarahkan untuk memperkuat posisi negara-negara Global South dalam tata kelola global.
Ia menilai kekuatan kolektif tersebut dapat digunakan untuk mendorong terbentuknya tatanan internasional yang lebih adil dan setara.
“Kekuatan yang sama juga harus digunakan untuk membangun tatanan internasional yang lebih adil dan setara. Bersama-sama, kita dapat membuat kekuatan kita diperhitungkan,” imbuh Kepala Negara.
Adopsi Deklarasi New Delhi menjadi salah satu hasil utama KTT BRICS 2026 sekaligus menjadi acuan bersama bagi negara anggota dalam menindaklanjuti berbagai komitmen yang telah disepakati.
Bagi Indonesia, kerja sama tersebut menjadi ruang untuk mendorong hasil konkret yang berdampak pada masyarakat sekaligus memperkuat suara negara-negara berkembang dalam pembahasan global.