Batam, InfoPublik  — Pemerintah Kabupaten Bireuen mendorong pemerintah pusat mempercepat pemulihan wilayah terdampak banjir, terutama kerusakan infrastruktur dan dampak ekonomi yang dirasakan masyarakat.

Bupati Bireuen, Mukhlis, menyampaikan, kondisi tersebut dalam Diskusi Strategis Kewilayahan Pulau Sumatera bersama Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPD) RI Subwilayah Sumatera I di Hotel Wyndham Panbil, Batam, Kepulauan Riau, Jumat (11/9/2026).

Dalam forum tersebut, Mukhlis meminta, perhatian dan langkah konkret pemerintah pusat untuk mendukung rehabilitasi infrastruktur sekaligus memulihkan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat terdampak bencana.

“Di balik setiap angka dan laporan bencana, ada masyarakat yang sedang menunggu kepastian, perhatian, dan tindakan nyata dari pemerintah. Suara Bireuen harus terus kita sampaikan di forum-forum nasional agar proses pemulihan berjalan optimal,” ujarnya.

Infrastruktur hingga Ekonomi Warga

Mukhlis memaparkan, sejumlah kebutuhan prioritas yang dinilai mendesak untuk mempercepat pemulihan Bireuen. Salah satunya adalah perbaikan jembatan, jalan, dan tanggul sungai yang rusak akibat bencana.

Menurutnya, pemulihan infrastruktur penting untuk membuka, kembali akses dan konektivitas antarwilayah, sekaligus mendukung aktivitas masyarakat.

Selain infrastruktur, pemerintah daerah juga mengusulkan, penguatan bantuan bagi warga yang kehilangan tempat tinggal, termasuk dukungan untuk pemukiman kembali.

Pemulihan fasilitas pendidikan dan kesehatan juga menjadi perhatian agar pelayanan publik dapat kembali berjalan normal.

Di sektor ekonomi, Pemkab Bireuen mendorong, dukungan bagi masyarakat yang menggantungkan pendapatan dari pertanian, perkebunan, dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Minta Aspirasi Bireuen Dikawal ke Pemerintah Pusat

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bireuen berharap, anggota DPD RI, khususnya senator asal Aceh, dapat mengawal kebutuhan daerah tersebut ke kementerian dan lembaga terkait di tingkat pusat.

Mukhlis menilai koordinasi antara pemerintah daerah, DPD RI, dan pemerintah pusat diperlukan agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi tidak berhenti pada penyampaian aspirasi,(Mc.Bireuen/Eyv)