Jakarta, InfoPublik – Badan Gizi Nasional (BGN) memperbarui data sasaran penerima Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk memastikan penyaluran program tepat sasaran. Dari hasil pemutakhiran tersebut, sebanyak 1.653 satuan pendidikan dikeluarkan dari daftar penerima manfaat MBG di seluruh Indonesia.

Kepala BGN Sudaryono mengatakan, satuan pendidikan yang dikeluarkan mayoritas merupakan sekolah swasta bertaraf internasional, satuan pendidikan yang bekerja sama dengan institusi internasional maupun nasional, serta sekolah yang dinilai telah memiliki kemampuan finansial secara mandiri.

“Mayoritas dari 1.653 yang kami exclude atau kami keluarkan dari daftar penerima manfaat tadi adalah sekolah-sekolah swasta bertaraf internasional, sekolah atau satuan pendidikan yang bekerja sama dengan institusi internasional maupun nasional dan sekolah-sekolah yang sudah mandiri secara finansialnya, tanpa bergantung pada bantuan operasional sekolah atau dana BOS,” ujar Sudaryono di Jakarta, Kamis (10/9/2026).

Menurut Sudaryono, pemutakhiran sasaran dilakukan BGN bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Agama. Kolaborasi tersebut dilakukan untuk memperoleh data satuan pendidikan yang lebih menyeluruh sebagai dasar penyelenggaraan dan perluasan layanan MBG.

Data yang dihimpun mencakup lebih dari 580.000 satuan pendidikan di seluruh Indonesia. Satuan pendidikan tersebut meliputi sekolah negeri, madrasah, pondok pesantren, serta satuan pendidikan keagamaan lainnya.

Dari keseluruhan data tersebut, lebih dari 340.000 satuan pendidikan telah mendapatkan layanan MBG. Sementara sekitar 240.000 satuan pendidikan lainnya belum menerima layanan MBG dan menjadi bagian dari tahapan perluasan program. “Lebih dari 340.000 sekolah telah mendapatkan atau dilayani program MBG di sekolahnya. Artinya, masih ada sekitar 240.000 sekolah yang belum menerima program MBG,” jelas Sudaryono.

BGN juga menerima banyak permohonan dari satuan pendidikan yang hingga kini belum memperoleh layanan MBG. Permohonan tersebut tidak serta-merta menjadi dasar pemberian layanan, tetapi akan melalui proses investigasi dan pemetaan.

Sudaryono mengatakan proses tersebut diperlukan agar perluasan MBG dilakukan berdasarkan data dan kondisi di lapangan.  “Kami menerima banyak sekali surat permohonan dari sekolah-sekolah yang belum mendapatkan MBG sampai saat ini dan itu akan kami investigasi untuk kemudian kami layani program MBG secara bertahap sesuai dengan tahapan-tahapan yang kami punyai,” katanya.

Pemutakhiran data penerima manfaat menjadi bagian dari upaya BGN memperbaiki tata kelola program. Dengan data yang terus diperbarui, BGN dapat menentukan satuan pendidikan yang menjadi prioritas penerima manfaat berdasarkan kondisi dan kebutuhan masing-masing wilayah.

Langkah tersebut sekaligus memastikan perluasan program tidak hanya berorientasi pada penambahan jumlah penerima, tetapi juga mempertimbangkan ketepatan sasaran dan kemampuan satuan pendidikan.

BGN memastikan proses pemutakhiran data akan terus dilakukan seiring perkembangan pelaksanaan MBG. Satuan pendidikan yang belum memperoleh layanan akan dipetakan dan diverifikasi sesuai ketentuan sebelum masuk dalam tahapan pelayanan berikutnya.

Melalui pemutakhiran sasaran tersebut, BGN menargetkan pelaksanaan MBG semakin terukur, tepat sasaran, dan mampu menjangkau kelompok penerima manfaat yang membutuhkan dukungan pemenuhan gizi secara optimal.