Angka Stunting Turun, Wako Hendri Arnis Soroti Validitas Data Kependudukan. (foto: MC Padang Panjang)
Padang Panjang, InfoPublik – Pemerintah Kota (Pemko) Padang Panjang, SUmatra Barat (Sumbar), memfokuskan pembenahan dan verifikasi data kependudukan guna memastikan akurasi data tengkes (stunting) serta penyaluran program bantuan sosial agar tepat sasaran.
Meski angka stunting di Padang Panjang mengalami penurunan dari 10,53 persen menjadi 9,03 persen, Pemko mendapati adanya dinamika fluktuasi akibat pergerakan warga, seperti permohonan pindah datang atau menumpang Kartu Keluarga (KK).
Wali Kota Padang Panjang, Hendri Arnis, menegaskan bahwa penertiban administrasi kependudukan menjadi krusial agar data yang digunakan pemerintah benar-benar mencerminkan kondisi riil warga yang berdomisili di daerah tersebut.
“Kalau perpindahan penduduk ini tidak terjadi, angka stunting kita bisa saja lebih rendah. Karena itu, data harus benar-benar kita pastikan,” ujar Hendri Arnis di Padang Panjang, Kamis (27/8/2026).
Hendri menginstruksikan penguatan sinergi antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), camat, lurah, hingga ketua RT untuk menelusuri serta memverifikasi setiap perubahan data warga.
“Semua kebijakan harus satu arah. Kita ingin angka kemiskinan dan stunting yang kita tampilkan benar-benar angka riil, bukan karena data yang tidak sesuai kondisi di lapangan,” tegas Hendri Arnis.
Merespons arahan tersebut, Kepala Dinas Dukcapil Padang Panjang, Rudy Suarman, menyiapkan langkah penertiban dokumen kependudukan serta verifikasi domisili terhadap 288 sasaran stunting terdaftar. Sementara itu, Kepala Dinas Sosial PPKBPPPA Padang Panjang, Winarno, memastikan seluruh alokasi bantuan sosial akan terus disalurkan mengacu pada data yang telah tervalidasi sesuai aturan.
Pembenahan basis data terpadu ini diharapkan dapat mengoptimalkan efektivitas program intervensi penanganan kemiskinan dan pemenuhan gizi anak di Kota Padang Panjang.
