Jakarta, InfoPublik - Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) memperluas kemitraan strategis melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) bersama PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) serta Yayasan Educare Smart Serbaindo (YESS) di Jakarta, Kamis (20/8/2026).
Penandatanganan Nota Kesepahaman dilakukan oleh Sekjen Kemendes PDT, Taufik Madjid bersama Ketua Pengurus Harian YESS Ichsan Ridwan mengenai Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal.
Selain itu, dilakukan pula penandatanganan PKS antara Ditjen Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa dan Daerah Tertinggal (PEID) Kemendes PDT yang diwakili Dirjen PEID Tabrani dengan Direktur Biomassa PT PLN EPI Hokkop Situngkir, disaksikan oleh Sekjen Kemendes PDT. Kerja sama ini berfokus pada Pengembangan Ekosistem Biomassa Berbasis Ekonomi Kerakyatan Melalui BUM Desa untuk Mendukung Transisi Energi dan Pencapaian Target Net Zero Emission di Desa dan Daerah Tertinggal.
Pada kesempatan yang sama, Kepala BPSDM PMDDT Kemendes PDT Agustomi Masik bersama Ketua Pengurus Harian YESS Ichsan Ridwan juga menandatangani PKS dengan disaksikan oleh Sekjen Kemendes PDT.
Sekjen Kemendes PDT, Taufik Madjid, menyampaikan bahwa kolaborasi ini sangat penting mengingat luasnya cakupan wilayah desa di Indonesia yang membutuhkan penanganan terpadu. "Jumlah desa di Indonesia itu 75.266, olehnya Kemendes perlu kolaborasi untuk memastikan pembangunan desa terus berjalan," kata Taufik Madjid.
Ia menjelaskan bahwa Menteri Desa PDT berharap MoU dan PKS yang telah ditandatangani segera ditindaklanjuti dan dipastikan realisasinya di lapangan. Objektif utama dari kerja sama ini adalah pembangunan desa yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Sebagai contoh, kolaborasi bersama PT PLN EPI diharapkan dapat menjadi solusi nyata dalam mengatasi permasalahan desa-desa yang hingga kini belum memiliki akses listrik.
Di samping fokus pembangunan, Taufik Madjid juga menyampaikan arahan Mendes PDT kepada seluruh keluarga besar Kemendes PDT agar responsif terhadap isu-isu publik di media sosial, terutama jika menemukan disinformasi atau konten negatif. "Kita diharapkan beri klarifikasi jika temukan narasi atau konten negatif di media sosial," ujar Taufik Madjid.