Pemprov Riau Siap Kawal MBG, Dinas Kesehatan dan Pendidikan Dilibatkan
Istimewa
Pekanbaru, InfoPublik — Kualitas makanan menjadi perhatian Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau dalam mengawal Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Makanan yang disajikan kepada penerima manfaat harus dipastikan sehat, higienis, bergizi, sekaligus melalui pengawasan yang baik agar tujuan program dapat tercapai.
Komitmen tersebut disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, setelah mengikuti Rapat Koordinasi Pemantauan dan Optimalisasi Peran Pemerintah Daerah tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program MBG secara virtual, Kamis (13/8/2026).
Rakor dipimpin Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, bersama Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono. Pertemuan tersebut digelar untuk menyamakan pemahaman sekaligus memperkuat koordinasi pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan MBG.
Tito mengatakan pemerintah daerah memiliki peran penting dalam memastikan MBG berjalan optimal. Sinergi pusat dan daerah dibutuhkan agar program tersebut memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
“Hari ini kita hadir bersama-sama dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) dalam rangka mengonsolidasikan keterlibatan rekan-rekan dari Pemerintah Daerah (Pemda) untuk mendukung suksesnya program Makan Bergizi Gratis (MBG),” ujar Tito.
Ia menjelaskan, terdapat pergantian kepengurusan di lingkungan BGN. Kepemimpinan baru diharapkan semakin memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dalam memastikan pelaksanaan MBG sesuai sasaran.
“Beliau mengajak teman-teman dari Pemda untuk memberikan kontribusi nyata demi menyukseskan program Makan Bergizi Gratis ini. Nanti ada beberapa hal dan langkah-langkah konkret yang akan dijelaskan oleh beliau, apa saja yang diharapkan dan dapat dilakukan oleh rekan-rekan di daerah untuk mendukung program ini,” jelasnya.
Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto, mengatakan Pemprov Riau siap mendukung dan mengawal pelaksanaan MBG. Salah satu perhatian pemerintah provinsi adalah memastikan makanan yang diberikan kepada penerima manfaat memenuhi aspek kesehatan, kebersihan, dan kandungan gizi.
“Sesuai arahan dari Pak Mendagri dan Kepala BGN, kunci keberhasilan program ini ada pada kualitas input dan pengawasannya di lapangan. Kami akan segera berkoordinasi dengan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, khususnya Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan, agar program ini tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi kesehatan anak-anak di Riau,” kata SF Hariyanto.
Koordinasi dengan perangkat daerah tersebut menjadi bagian dari penguatan pengawasan di lapangan. Pemerintah daerah juga diharapkan dapat memastikan proses penyelenggaraan MBG berjalan sesuai dengan sasaran yang ditetapkan.
Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono, mengapresiasi keterlibatan jajaran pemerintah daerah dalam rakor. Menurutnya, komunikasi dan koordinasi diperlukan untuk menyamakan persepsi mengenai arah serta tujuan utama MBG.
“Saya senang bisa melakukan pertemuan ini dengan seluruh jajaran pemerintah daerah, walaupun melalui virtual. Pada kesempatan ini, ada beberapa hal pokok dan penting yang ingin saya sampaikan terkait pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG),” kata Sudaryono.
Sudaryono menekankan bahwa MBG tidak berhenti pada penyediaan makanan bagi penerima manfaat. Program tersebut memiliki sasaran yang lebih luas dan berjangka panjang.
“Kita perlu menyatukan pemahaman mengenai filosofi program MBG ini. Badan Gizi Nasional hadir bukan sekadar untuk menyediakan makanan, melainkan ada target Output, Outcome, Impact, dan dampak yang ingin kita capai secara holistik,” terangnya.
Ia menjelaskan, keluaran program berupa makanan bergizi yang dapat diterima dengan baik oleh siswa, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Hasil yang diharapkan adalah peningkatan kesehatan penerima manfaat serta membaiknya kondisi gizi anak.
Dalam jangka panjang, program tersebut diarahkan untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan dan sumber daya manusia Indonesia.
“Impactnya, peningkatan indeks IQ, kualitas pendidikan yang lebih baik, hingga bermuara pada penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) bangsa kita secara keseluruhan. Dampak impact dan outcome tersebut hanya akan terwujud apabila output-nya bagus,” lanjut Sudaryono.
Karena itu, kualitas makanan menjadi salah satu faktor yang menentukan keberhasilan program. Makanan tidak cukup hanya tersedia, tetapi harus sehat, bergizi, disukai, dan dikonsumsi oleh penerima manfaat.
“Output yang bagus berarti makanan yang tersaji adalah makanan yang sehat, bergizi, disukai, dan habis disantap oleh para penerima manfaat setiap harinya. Untuk menghasilkan output yang maksimal, maka input dan prosesnya pun harus baik,” tegasnya.
Untuk memastikan pelaksanaan MBG berjalan sesuai tujuan, BGN membuka ruang kolaborasi lebih erat dengan pemerintah daerah. Dukungan tersebut terutama dibutuhkan dalam pengawasan dan pengendalian program di masing-masing wilayah.
Perangkat daerah, khususnya dinas kesehatan dan instansi terkait lainnya, diharapkan terlibat dalam memastikan kualitas penyelenggaraan MBG di lapangan.
“Sehingga, kami sangat membuka diri dan memohon kerja sama yang lebih erat dari Bapak Ibu para Kepala Daerah demi mewujudkan generasi masa depan Indonesia yang sehat dan unggul. Melalui Dinas Kesehatan dan organisasi perangkat daerah yang terkait, kami mohon pengawasannya terhadap program MBG ini,” pungkas Sudaryono.
