Menkomdigi saat melihat langsung uji coba digitalisasi Perlinsos di Desa Donoharjo, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. (foto: dok. Kemkomdigi)
Jakarta, InfoPublik – Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) menjadi salah satu fondasi penting dalam digitalisasi perlindungan sosial (Perlinsos) untuk memastikan warga yang berhak memperoleh perlindungan sosial tidak terlewatkan.
Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid, mengatakan, SPLP memungkinkan berbagai sistem elektronik pemerintah saling terhubung dan berbagi data secara aman. Keterhubungan tersebut diharapkan mendukung layanan perlindungan sosial yang lebih sederhana, cepat, dan tepat sasaran.
“Teknologi pemerintah bukan sekadar membangun sistem. Yang paling penting adalah bagaimana teknologi tersebut memudahkan masyarakat dan memastikan hak masyarakat dapat diberikan secara tepat,” kata Meutya saat melihat langsung uji coba digitalisasi Perlinsos di Desa Donoharjo, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kamis (13/8/2026).
Menurut Meutya, perlindungan sosial merupakan bentuk kehadiran negara dalam melindungi masyarakat dari berbagai risiko kerentanan. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi sejumlah tantangan, antara lain data antarinstansi yang belum terhubung, data yang belum diperbarui, serta proses verifikasi yang panjang.
Digitalisasi Perlinsos dikembangkan untuk membantu mengatasi berbagai tantangan tersebut. Melalui Portal Perlindungan Sosial, masyarakat yang memiliki telepon seluler dan terbiasa menggunakan layanan digital dapat melakukan pendaftaran secara mandiri.
Sementara itu, masyarakat yang membutuhkan pendampingan dapat memperoleh bantuan dari agen Perlinsos dalam proses pendaftaran.
“Jadi, digitalisasi bukan berarti semua harus dilakukan sendiri oleh masyarakat. Bagi yang belum terbiasa menggunakan layanan digital, tetap ada pendampingan,” ujar Meutya.
Saat meninjau uji coba tersebut, Meutya berdialog dengan warga mengenai pengalaman mereka menggunakan layanan Perlinsos. Ia juga menyaksikan proses pendaftaran seorang warga yang belum terdaftar dengan didampingi agen Perlinsos.
Menurut Meutya, pengalaman tersebut menunjukkan bahwa teknologi pemerintah harus diterjemahkan menjadi layanan yang nyata, mudah digunakan, dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Di balik Portal Perlindungan Sosial, SPLP berperan sebagai jembatan yang menghubungkan berbagai sumber data pemerintah. Data dapat digunakan dan dipertukarkan sesuai kebutuhan dan kewenangan, dengan tetap memperhatikan prinsip pelindungan data pribadi.
Dengan sistem yang saling terhubung, proses verifikasi dan pelayanan diharapkan dapat dilakukan secara lebih sederhana. Masyarakat juga tetap memiliki akses untuk mengajukan permohonan maupun menyampaikan sanggah apabila menilai hasil kelayakan belum sesuai.
“Tujuan akhirnya bukan sekadar membuat layanan bantuan sosial menjadi digital. Masyarakat yang berhak tidak boleh terlewat, sedangkan masyarakat yang tidak memenuhi kriteria tidak lagi menerima bantuan,” kata Meutya.
Di Kabupaten Sleman, hingga minggu pertama Agustus 2026, sebanyak 61.112 keluarga telah terdaftar dalam Portal Perlindungan Sosial. Capaian tersebut menunjukkan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, perangkat pemerintahan hingga tingkat desa, agen Perlinsos, dan masyarakat.
Bagi Kementerian Komunikasi dan Digital, pemanfaatan SPLP dalam Perlinsos merupakan bagian dari pembangunan ekosistem teknologi pemerintah digital. SPLP didukung konektivitas, Pusat Data Nasional, dan Jaringan Intra Pemerintah untuk membangun layanan pemerintah yang semakin terhubung.
“Pada akhirnya, teknologi harus bekerja untuk masyarakat. Data yang terhubung harus berujung pada layanan yang lebih mudah, dan layanan yang lebih mudah harus memastikan hak masyarakat diberikan secara cepat, tepat, dan adil,” ujar Meutya.
