Kepala BGN Sudaryono dalam rapat koordinasi terkait tata kelola dan penyelenggaraan MBG di sekolah secara daring, Sabtu (8/8/2026). (Dok. BGN)
Jakarta, InfoPublik – Badan Gizi Nasional (BGN) memperkuat pengawasan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga ke tingkat sekolah. Pengawasan tidak hanya dilakukan dari sisi produksi di dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), tetapi juga melalui pemeriksaan makanan sebelum dikonsumsi peserta didik.
Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan setiap makanan yang dibagikan melalui program MBG memenuhi standar keamanan pangan. BGN menilai pengawasan berlapis menjadi hal penting mengingat makanan yang diproduksi dalam jumlah besar harus melalui sejumlah tahapan sebelum sampai ke tangan siswa.
Kepala BGN Sudaryono atau yang akrab disapa Mas Dar mengatakan, keamanan makanan merupakan prasyarat utama dalam pelaksanaan MBG. Menurut dia, berbagai tujuan program, termasuk menjadikan MBG sebagai sarana edukasi dan pembentukan karakter peserta didik, tidak akan berjalan optimal apabila makanan yang diberikan tidak terjamin keamanannya.
"Pendidikan terhadap siswa dan lain-lain ini akan terlaksana manakala syarat pertamanya adalah menu makanan yang dibagikan kepada siswa itu harus aman," kata Mas Dar dalam rapat koordinasi terkait tata kelola dan penyelenggaraan MBG di sekolah secara daring, Sabtu (8/8/2026).
Pengawasan Dimulai dari Dapur
Untuk memperkuat pengawasan, BGN telah membenahi sistem pemantauan produksi makanan di seluruh SPPG. Saat ini terdapat 27.489 SPPG yang beroperasi dan diwajibkan menggunakan sistem monitoring produksi.
Sistem tersebut memungkinkan setiap tahapan produksi makanan tercatat, mulai dari persiapan bahan baku, proses memasak, makanan matang, pengemasan, hingga pengiriman ke sekolah.
Dengan pencatatan tersebut, BGN dapat mengetahui waktu makanan diproduksi, kapan makanan selesai dimasak, hingga waktu makanan tiba dan disajikan kepada peserta didik. Sistem ini menjadi bagian dari upaya memperkuat pengawasan agar proses penyediaan makanan tidak berhenti pada pengawasan di dapur. Pengawasan kemudian dilanjutkan ketika makanan tiba di sekolah.
BGN menetapkan petugas penanggung jawab atau person in charge (PIC) di setiap sekolah sebagai salah satu lapisan pengawasan sebelum makanan diberikan kepada siswa. PIC berasal dari tenaga kependidikan, seperti tenaga administrasi atau tata usaha, sehingga tidak mengganggu tugas guru dalam proses belajar mengajar.
PIC bertugas menerima makanan dari SPPG sekaligus memastikan kondisi makanan sebelum didistribusikan kepada peserta didik. Setiap pemeriksaan juga dicatat dalam sistem sehingga proses pengawasan dapat ditelusuri.
Sekolah Jadi Lapisan Pengawasan Terakhir
Salah satu mekanisme yang wajib dilakukan PIC adalah pemeriksaan organoleptik. Pemeriksaan dilakukan dengan membuka sampel makanan, kemudian melihat, mencium, dan mencicipinya untuk memastikan makanan dalam kondisi layak diberikan kepada siswa.
Apabila hasil pemeriksaan menunjukkan makanan tidak memenuhi standar, PIC wajib menahan dan tidak memberikan makanan tersebut kepada peserta didik.
"Manakala tidak memenuhi standar, maka tidak harus atau wajib hukumnya tidak diberikan kepada siswa. Jadi PIC itu adalah layer terakhir kedua, yang memastikan bahwa menu makanan itu aman dan tidaknya," ujar Mas Dar.
Penguatan pengawasan tersebut menunjukkan bahwa BGN menempatkan keamanan pangan sebagai tanggung jawab bersama yang berlangsung dari hulu hingga hilir. Mulai dari proses produksi di SPPG, pengiriman, penerimaan makanan di sekolah, hingga pemeriksaan sesaat sebelum makanan dikonsumsi siswa.
Dengan sistem pengawasan berlapis tersebut, BGN berupaya memastikan pelaksanaan MBG tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan gizi, tetapi juga menjamin makanan yang diterima peserta didik aman, layak konsumsi, dan sesuai prosedur.
