Jakarta, InfoPublik — Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya memahami sejarah perjuangan bangsa dan menjalankan amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dalam pengelolaan perekonomian nasional.
Hal tersebut disampaikan Presiden saat Rapat Paripurna DPR RI ke-19 terkait Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (20/5/2026).
Dalam pidatonya, Presiden mengatakan para pendiri bangsa memahami betul dampak penjajahan karena mengalami langsung penindasan dan eksploitasi bangsa asing terhadap Indonesia. “Para pendiri bangsa kita bukan orang-orang yang lugu atau naif. Mereka merasakan penjajahan. Mereka merasakan dijajah. Mereka merasakan dihina,” kata Presiden Prabowo.
Ia menyebut para pendiri bangsa juga menyaksikan bagaimana kekayaan Nusantara selama ratusan tahun diambil oleh bangsa asing untuk memperkaya negaranya sendiri.
Menurut Presiden, sejarah tersebut menjadi pelajaran penting agar Indonesia tidak menjadi bangsa yang lemah dan mudah dikuasai pihak luar. “Hendaknya janganlah kita terlalu kagum kepada bangsa-bangsa yang kayanya dari merampas kekayaan bangsa-bangsa lain. Janganlah kita rendah diri,” ujarnya.
Prabowo Subianto menegaskan dirinya tidak mengajak masyarakat membenci bangsa lain, melainkan mengajak seluruh elemen bangsa belajar dari sejarah agar kesalahan yang sama tidak terulang kembali.
Ia juga mengingatkan bahwa para pendiri bangsa telah merumuskan sistem ekonomi nasional melalui Pasal 33 UUD 1945 sebagai dasar pengelolaan kekayaan negara untuk kemakmuran rakyat.
Menurutnya, apabila amanat Pasal 33 dijalankan secara murni dan konsekuen, Indonesia memiliki sumber daya yang cukup untuk menjadi negara yang makmur dan berkeadilan.
“Keyakinan saya bahwa apabila kita menjalankan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dengan baik, dengan murni dan konsekuen, negara kita akan memiliki sumber daya yang cukup untuk menjamin Indonesia sungguh-sungguh menjadi negara yang makmur dan adil,” tegasnya.
Presiden mengatakan masyarakat Indonesia pada dasarnya hanya menginginkan kehidupan yang layak, seperti dapat memenuhi kebutuhan pangan, kesehatan, dan pendidikan keluarga.
Karena itu, menurutnya, pengelolaan ekonomi negara harus benar-benar diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat secara nyata.