Banjarbaru, InfoPublik -Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kota Banjarbaru, Marhain Rahman, yang mewakili Wali kota Banjarbaru, Erna Lisa Halaby. menyampaikan bahwa upaya menekan angka stunting merupakan tanggung jawab bersama, karena berkaitan langsung dengan kesehatan, tumbuh kembang anak, serta kualitas generasi penerus di Kota Idaman.
Demikian pernyataan itu disampaikannya saat Pemerintah Kota Banjarbaru menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2026 di Aula Gawi Sabarataan, Senin (16/11/2026) siang.
Wali kota menegaskan bahwa stunting bukanlah persoalan tunggal, melainkan berkaitan erat dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat. Faktor-faktor tersebut meliputi kecukupan gizi, pola asuh, pelayanan kesehatan, sanitasi lingkungan, ketersediaan pangan, hingga kondisi sosial ekonomi keluarga. Oleh sebab itu, penanganannya menuntut keterlibatan lintas sektor secara terpadu.
“Melalui momentum rapat koordinasi ini, seluruh pihak diajak untuk membangun kepedulian bersama, mengevaluasi langkah yang telah berjalan, mengidentifikasi kendala di lapangan, serta merumuskan strategi yang lebih terarah agar penurunan stunting di Banjarbaru berjalan optimal,” ujarnya saat menyampaikan amanat.
Lebih lanjut, seluruh perangkat daerah di lingkup Pemerintah Kota Banjarbaru diminta, untuk memperkuat koordinasi dan menjalankan peran ( sesuai tugas masing-masing. Pemanfaatan data yang akurat ditekankan sebagai dasar utama dalam menentukan keluarga sasaran serta bentuk intervensi yang tepat.
Sementara itu, kepada jajaran kewilayahan dan garda terdepan—mulai dari camat, lurah, kepala puskesmas, tenaga kesehatan, kader, Tim Pendamping Keluarga (TPK), hingga Tim Penggerak PKK—ditekankan agar terus menjalin komunikasi aktif dengan masyarakat. Langkah ini bertujuan memastikan setiap keluarga yang membutuhkan benar-benar memperoleh perhatian dan pendampingan secara berkelanjutan.
Rakor ini turut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Banjarbaru, perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Kalimantan Selatan, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Banjarbaru, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Banjarbaru, para tenaga ahli, serta jajaran kepala perangkat daerah terkait. (Fir/Jongs/Hfz/MedCenBJB?Eyv).