Jakarta, InfoPublik – Pemerintah Indonesia menyerahkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kamar Dagang dan Industri (Kadin) kepada Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Sebagai upaya memperkuat peran organisasi dunia usaha dalam mendukung investasi, perdagangan, dan pertumbuhan ekonomi nasional.
DIM tersebut diserahkan Menteri Perdagangan (Mendag), Budi Santoso, dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi VI DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (16/11/2026).
Mendag Budi Santoso, yang akrab disapa Busan, hadir mewakili Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Rosan Perkasa Roeslani, selaku koordinator penyusunan DIM Pemerintah.
Dalam pembahasan RUU Kadin, pemerintah mengajukan enam pokok masukan yang mencakup penguatan kedudukan organisasi, penyelarasan fungsi dengan kementerian dan lembaga, pemberdayaan pelaku usaha, serta transparansi tata kelola dan pendanaan.
Busan mengatakan penguatan peran Kadin diperlukan untuk mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi dan investasi nasional.
“Pemerintah menetapkan target pertumbuhan ekonomi 8 persen dan investasi sekitar Rp13.032 triliun untuk periode 2025–2029. Target ini dapat dicapai dengan dukungan investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) dari dunia usaha secara terorganisasi,” kata Mendag Busan.
Menurutnya, Kadin memiliki posisi strategis sebagai wadah yang menghimpun aspirasi dunia usaha sekaligus menjadi penghubung antara pelaku usaha dan pemerintah.
Kadin juga berperan dalam menyampaikan masukan kebijakan, memberikan pembinaan dan pendampingan, serta membantu pelaku usaha mengakses rantai pasok dan pasar global.
Namun, Busan menilai perkembangan dunia usaha membutuhkan penyesuaian kerangka hukum agar peran organisasi tersebut semakin relevan dengan kebutuhan ekonomi nasional.
Saat ini, pengaturan Kadin masih mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri, yang telah berlaku hampir empat dekade.
“Dinamika pada dunia usaha menuntut penataan kembali agar Kadin lebih adaptif dan strategis. RUU Kadin mengatur organisasi sekaligus menata cara negara dan dunia usaha bekerja bersama dalam mendorong investasi, perdagangan, dan pertumbuhan ekonomi,” kata Mendag Busan.
DIM Pemerintah disusun dengan melibatkan Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Hukum, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, serta Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Pemerintah menyampaikan enam pokok masukan sebagai bahan pembahasan bersama DPR RI.
Pertama, memperkuat kedudukan Kadin sebagai satu wadah induk yang mandiri, dengan pengaturan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) melalui musyawarah nasional.
Kedua, memperjelas kedudukan dan fungsi Kadin, termasuk dalam advokasi kebijakan, pembinaan, serta pendampingan pelaku usaha.
Ketiga, menyelaraskan pelaksanaan fungsi Kadin dengan kewenangan sektoral kementerian dan lembaga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam bidang diplomasi ekonomi, kerja sama Kadin juga diarahkan untuk dilakukan bersama perwakilan diplomatik dan konsuler Republik Indonesia, serta diperkuat melalui koordinasi dengan perwakilan perdagangan, investasi, dan industri.
Keempat, memperkuat peran Kadin beserta keanggotaannya dalam pendidikan dan pelatihan vokasi, transformasi digital, promosi investasi, serta pengembangan kemitraan antara usaha besar dan UMKM.
Kelima, memperkuat tata kelola dan pengawasan organisasi dengan memastikan pendanaan Kadin dikelola secara transparan, bertanggung jawab, diaudit, serta diatur secara terintegrasi.
Keenam, mengatur ketentuan peralihan agar Kadin dapat melakukan penyesuaian AD/ART setelah undang-undang baru berlaku.
Busan menegaskan pemerintah siap melanjutkan pembahasan DIM secara konstruktif bersama DPR RI.
“Kami siap membahas DIM Pemerintah secara konstruktif bersama DPR. Kami memohon dukungan seluruh pimpinan dan Anggota Komisi VI DPR RI terhadap DIM Pemerintah ini,” ujar Mendag Busan.
Sementara itu, Anggota Komisi VI DPR RI sekaligus Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Kadin, Adisatrya Suryo Sulisto, menyampaikan dukungannya terhadap pembaruan Undang-Undang Kadin.
Menurutnya, penguatan regulasi diperlukan agar Kadin tidak hanya menjalankan fungsi representasi dunia usaha, tetapi juga mampu membangun keterhubungan yang lebih kuat antara kebijakan pemerintah dan kebutuhan pelaku usaha.
“Kadin perlu diperkuat agar tidak hanya berperan sebagai wadah komunikasi dan representasi dunia usaha, tetapi juga mampu menjadi jembatan antara dunia usaha dan kebijakan pemerintah, memperkuat keterhubungan antara pelaku usaha besar dan UMKM, serta memberikan manfaat nyata bagi anggotanya,” ujar Adisatrya.