Sumbawa Barat, InfoPublik — Ketua Badan Pengawaslu Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Khairuddin mengakui potensi terjadinya kerawanan pada Pemilu serentak 14 Februari 2024 mendatang cukup tinggi. Terutama berkaitan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN).

ASN berpotensi mendukung salah satu calon legislatif (caleg) maupun pasangan calon (paslon) di Pilpres mengingat status sosial mereka di tengah masyarakat cukup berpengaruh.

‘’Bawaslu menjadikan ini sebagai potensi yang paling besar dibanding potensi kerawanan lain,’’ tegasnya, Rabu (31/1/2024).

Karena ini masuk potensi kerawanan paling besar, Bawaslu sejak awal menjadikan ini sebagai salah satu prioritas utama yang harus dicegah.

‘’Netralitas ASN menjadi pencegahan utama. Baik melalui sosialisasi langsung maupun menyurati lembaga dan atau pimpinan instansi masing-masing,’’ tegasnya.

ASN diakuinya diberikan hak untuk memilih calon maupun paslon tertentu. Namun mereka dilarang secara terangan-terangan ikut berkampanye atau mengarahkan seseorang untuk memberikan dukungan terhadap calon atau paslon tertentu.

‘’Pada porsi wilayah umum, keberadaan merekapun di tengah masyarakat tetap harus netral. UU ASN itu sendiri melarang mereka berpolitik, netral dan non partisisan. Jadi apapun alasannya, dalil ASN berpolitik itu tidak dibenarkan,’’ tandasnya.

ASN yang berpolitik praktik tegasnya, bisa saja diancam pidana. Termasuk ancaman yang tertuang dalam UU ASN itu sendiri.

‘’Selain itu, ada juga etika yang mengikuti. Ini titik rawan pertama yang kami sentuh,’’ ingatnya.

Bawaslu pun saat ini sudah melakukan pemetaan berdasarkan tingkatan dan potensi kerawanan yang terjadi. Diakuinya, pemetaaan ini bahkan sudah disampaikan juga kepada pihak maupun lembaga terkait.

‘’Potensi rawan tingkat kabupaten, kecamatan, desa/kelurahan sampai ke level TPS itu sudah kami petakan secara detail. Ini selalu kami koordinasikan dengan lembaga terkait seperti Pemda KSB maupun aparat keamanan,’’ katanya.

Diakuinya, situasi jelang Pemilu sejauh ini ini relatif aman, tentram dan kondusif. Namun potensi kerawanan yang sudah dipetakan ini, harus tetap menjadi skala prioritas.

‘’Sehingga tak meledak nantinya, apalagi sampai menimbulkan kericuhan,’’ urainya.

Potensi kerawanan ini penting untuk sikapi serius. Bukan hanya oleh Bawaslu, tapi semua lembaga terkait juga memiliki tugas dan tanggungjawab yang sama.

‘’Peluang yang akan memunculkan persoalan lain ini hanya harus kita antisipasi sejak dini,’’ ingatnya.

Kerawanan ASN berpolitik praktis disebabkan berdasarkan fakta-fakta yang terjadi pada pemilu-pemilu sebelumnya. Kerawanan lain yang menjadi skala prioritas Bawaslu adalah persoalan yang kemudian terjadi di tingkat TPS.

‘’Titik rawan kedua adalah pada hari H pemilih, ini biasanya terjadi di TPS,’’ ingatnya.

Jika mengacu pada pemilu sebelumnya, persoalan yang terjadi ditingkat TPS cukup bervariasi seperti kekurangan surat suara, tertukarnya surat suara hingga tidak disumpahnya petugas KPPS.

‘’Mungkin ini juga menjadi atensi KPU, sebagai lembaga penyelenggara dan ingat ini adalah fakta-fakta yang terjadi di pemilu sebelumnya,’’ tutupnya. (MC Sumbawa Barat)