Jakarta, InfoPublik – Penyebaran nasari inklusif terus didorong Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) untuk meminimalisir potensi polarisasi masyarakat akibat pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak 2024.

“Sehingga diperlukan narasi-narasi yang inklusif untuk melibatkan semua lapisan masyarakat, tanpa mempersoalkan latar belakang atau golongan tertentu,” kata Menteri Komunikasi dan Infomatika (Menkominfo), Budi Arie Setiadi, dalam keterangannya terkait Rapat Redaksi Nasional Pembahasan Isu dan Perkembangan Pasca Pemilu 2024, di Kantor Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (TVRI), Jakarta, seperti dikutip pada Jumat (15/3/2024).

Menurut Budi Arie, peredaran narasi eksklusif dan provokatif dapat menjadi pemicu perpecahan di tengah keberagaman masyarakat Indonesia. 

Oleh karena itu dia mendorong media massa mengembangkan kontranarasi terhadap ancaman intoleransi yang sarat kepentingan politik. 

“Ini menjadi penting untuk dilakukan, supaya jangan sampai didefinisikan pembentukan Pemerintah yang akan datang dari hasil Pemilu yang curang,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Pubik (Dirjen IKP) Kementerian Kominfo, Usman Kansong, menyatakan, saat ini ada narasi yang berpotensi memicu polarisasi karena informasi mengenai Pemilu tidak disajikan lengkap.

“Terkadang, masih banyak media yang kerap memunculkan statement yang kurang lengkap dalam penyajian isi pemberitaan,” tutur Usman Kansong.

Dia menegaskan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyenggara Pemilu telah menjalankan tugasnya sesuai aturan, terutama berkaitan dengan rekapitulasi hasil pemungutan suara.

Apalagi, prosesnya dilakukan secara terbuka sehingga masyarakat bisa melihat secara langsung hasilnya lewat tayangan berbagai media, termasuk YouTube. 

“Masyarakat tidak perlu datang ke KPU, karena sudah disiarkan di YouTube secara langsung. Jadi, kita tadi mendapat penjelasan bahwa KPU itu sudah sangat transparan dalam proses penghitungan suara Pemilu. Saya kira, yang namanya kecurangan Pemilu itu tidak ada dalam proses perhitungan suara,” jelas Dirjen IKP Kominfo.

Agar situasi politik kembali kondusif, Usman Kansong mengajak semua pihak mendorong rekonsiliasi, terutama di kalangan elit politik seperti calon legislatif.  

“Rekonsiliasi ini terjadi di kalangan caleg yang merasa suaranya dicuri oleh yang lain. Saya kira itu kan bisa dicarikan jalan keluar terbaik. Seperti apa baiknya sudah ada standar aturannya begitu. Jadi, mari kita kembali kepada aturan saja,” pungkas Dirjen IKP Kominfo.