Kota Gorontalo, InfoPublik - Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) telah menyampaikan dokumen Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) tahun anggaran 2027 kepada Kementerian Dalam Negeri .
Dokumen R-APBD tersebut diserahkan oleh Kepala Bidang Perencanaan Anggaran dan Perbendaharaan Daerah BKAD Provinsi Gorontalo bersama tim melalui Unit Layanan Administrasi (ULA) Kementerian Dalam Negeri untuk selanjutnya diverifikasi dan dilakukan evaluasi oleh Direktorat Perencanaan Anggaran Daerah, Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah (KEUDA) Kementerian Dalam Negeri.
"Penyampaian dokumen ini merupakan tindak lanjut dari ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang mengamanatkan bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang telah disetujui bersama DPRD paling lambat disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dalam waktu 3 (tiga) hari kerja untuk dievaluasi," kata Kepala BKAD Provinsi Gorontalo, Sukril Gobel, Kamis (19/11/2026).
Selanjutnya, proses evaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri dilaksanakan paling lama 15 (lima belas) hari kerja dan hasilnya ditetapkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri.
Dengan penyampaian dokumen R-APBD Tahun Anggaran 2027 ini, Provinsi Gorontalo tercatat sebagai provinsi kelima yang telah menyampaikan dokumen R-APBD kepada Kementerian Dalam Negeri, setelah Provinsi Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Jawa Timur, dan Daerah Istimewa Yogyakarta.
Penyampaian ini merupakan bagian dari tahapan penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027 guna memastikan proses penganggaran daerah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (mcgorontaloprov/septian)