Banyuwangi, InfoPublik – Penyelesaian sertifikat tanah melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, telah mencapai 99 persen dari target 12.450 bidang pada 2026. Di tengah capaian tersebut, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menyerahkan 300 sertifikat tanah tahap pertama kepada warga Desa Gladag, Kecamatan Rogojampi, Kamis (19/11/2026).
Penyerahan sertifikat berlangsung di Balai Desa Gladag dalam rangkaian program Bupati Ngantor di Desa (Bunga Desa). Ipuk menyerahkan sertifikat bersama Kepala Kantor Pertanahan Banyuwangi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Adolf Severlianus Puahadi.
“Alhamdulillah hari ini kita bisa melaksanakan penyerahan 300 sertifikat PTSL. Mari dijaga sertifikatnya, nggih. Dilaminating biar tidak cepat rusak,” pesan Ipuk kepada warga.
Menurut Ipuk, program PTSL menjadi salah satu upaya pemerintah memberikan kepastian dan perlindungan hukum atas kepemilikan tanah masyarakat.
Ia berharap sertifikat yang diterima warga tidak hanya memberikan rasa aman secara hukum, tetapi juga dapat mendukung peningkatan kesejahteraan keluarga.
“Saya berharap aset yang dimiliki ini nantinya bisa membawa dampak pada peningkatan kesejahteraan Bapak Ibu semuanya,” ujarnya.
Ipuk juga mendorong masyarakat memanfaatkan tanah secara produktif, terutama untuk kegiatan pertanian dan pengembangan usaha. Hal ini mengingat sebagian warga Desa Gladag bekerja sebagai petani dan pedagang.
Meski demikian, ia mengingatkan agar sertifikat tanah tidak digunakan secara sembarangan sebagai jaminan pinjaman.
“Saya minta gunakanlah dengan bijak. Jangan sampai ketika dijadikan agunan pinjaman, justru memberatkan karena tidak sesuai kemampuan membayar,” tuturnya.
Selain menyerahkan sertifikat, kegiatan Bunga Desa tersebut dirangkai dengan penandatanganan nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) antara Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dan Kantor Pertanahan Banyuwangi.
Ipuk menegaskan pemerintah daerah akan terus mendorong percepatan sertifikasi tanah untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, termasuk warga yang tinggal atau mengelola lahan di kawasan dengan persoalan status kepemilikan.
“Kita terus dorong, ya. Karena banyak masyarakat kita yang tinggal di kawasan hutan, lalu di kawasan perkebunan, dan sebagainya yang juga ingin mendapatkan haknya sebagai pemilik tanah,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi, Adolf Severlianus Puahadi, menyampaikan bahwa target penerbitan sertifikat PTSL pada 2026 mencapai 12.450 bidang tanah.
Hingga pertengahan November 2026, progres penyelesaian sertifikat telah mencapai 99 persen. Adolf optimistis seluruh target dapat dituntaskan sebelum akhir tahun.
“Yang sekarang, kalau untuk penyelesaian sertifikat itu sudah 99 persen, sisa 1 persen. Target tahun ini pasti selesai,” kata Adolf.
Ia menegaskan bahwa penyerahan sertifikat PTSL merupakan bentuk kehadiran pemerintah dalam memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah masyarakat.
Salah seorang penerima sertifikat, Sanhuri (54), warga Dusun Lateng, Desa Gladag, mengaku lega setelah mendapatkan sertifikat resmi atas tanah dan rumah peninggalan orang tuanya.
Sebelumnya, aset warisan tersebut belum memiliki sertifikat selama bertahun-tahun. Melalui program PTSL, Sanhuri dapat menyelesaikan proses pengurusan sertifikat dalam waktu sekitar enam bulan dengan biaya Rp150 ribu.
“Alhamdulillah, sekarang saya merasa tenang dan lega, karena tanah peninggalan orang tua sudah memiliki sertifikat dan kepastian hukum,” ungkapnya (*)