Banyuwangi, InfoPublik — Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, meminta 14 kepala sekolah baru tingkat SMP mengutamakan pendidikan karakter dan menciptakan lingkungan belajar yang aman. Kepala sekolah juga diminta aktif memantau pembelajaran serta membuka komunikasi dengan siswa dan guru.
Pesan tersebut disampaikan saat penyerahan surat keputusan (SK) penugasan di Aula Remoeg Jogopati, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, Rabu (28/10/2026).
“Tugas Bapak dan Ibu tidak mudah. Di tengah perubahan teknologi dan tantangan sosial, sekolah tidak boleh lagi hanya menjadi tempat mentransfer pengetahuan, melainkan mampu membentuk karakter siswa melalui pendidikan yang tepat dan menjadi tempat yang aman serta nyaman bagi anak didik,” kata Ipuk.
Menurutnya, tantangan pendidikan menuntut kepala sekolah memperhatikan kebutuhan siswa dan mengenali persoalan sejak dini, selain meningkatkan capaian akademik.
Ipuk memaparkan empat strategi kepemimpinan yang perlu diterapkan. Pertama, membangun sistem dan tata kelola sekolah yang efektif, termasuk memberikan ruang bagi guru serta tenaga pendidik untuk berinisiatif.
Kedua, membentuk tim yang solid dan saling mendukung agar seluruh unsur sekolah terlibat dalam pendampingan siswa.
“Ajak semua elemen untuk peduli dan peka terhadap tanda-tanda awal persoalan anak, serta bangun saluran komunikasi yang baik,” ujarnya.
Ketiga, menetapkan standar mutu yang tinggi dan memberikan keteladanan. Kepala sekolah perlu mendorong peningkatan kualitas pembelajaran akademik maupun nonakademik.
Keempat, kepala sekolah diminta turun langsung memantau proses pembelajaran serta mendengarkan siswa dan guru, tanpa hanya mengandalkan laporan.
“Kami berharap 14 kepala sekolah yang hadir tidak hanya memahami strategi ini sebagai teori, tetapi menjadikannya panduan nyata untuk memajukan sekolah masing-masing,” tambahnya.
Kegiatan tersebut turut menghadirkan camat dari wilayah kerja para kepala sekolah untuk memperkuat koordinasi antara satuan pendidikan dan pemerintah kecamatan.
“Harapannya, lebih memperkuat koordinasi antara sekolah dan pemerintah kecamatan, terutama ketika muncul persoalan yang membutuhkan penanganan bersama,” kata Ipuk. (*)