Wali Kota Probolinggo, Aminuddin, di Ruang Sidang Utama DPRD, Kota Probolinggo, Provinsi Jawa Timur, Senin (9/11/2026).
Probolinggo, InfoPublik – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Probolinggo menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027, dengan alokasi belanja daerah sebesar Rp1,04 triliun dan pendapatan daerah sekitar Rp985,78 miliar.
Persetujuan tersebut ditetapkan melalui rapat paripurna DPRD Kota Probolinggo yang berlangsung di Ruang Sidang Utama DPRD, Kota Probolinggo, Provinsi Jawa Timur, Senin (9/11/2026).
DPRD menyampaikan hasil pembahasan Raperda APBD 2027, termasuk saran dan pendapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD serta pendapat akhir fraksi-fraksi.
Sekretaris DPRD Kota Probolinggo, Madihah, membacakan rancangan keputusan DPRD mengenai persetujuan Raperda APBD Tahun Anggaran 2027.
Berdasarkan rancangan tersebut, pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp985.780.064.391,43, sedangkan belanja daerah mencapai Rp1.042.785.064.391,43.
Dengan demikian, rancangan APBD Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2027 mencatat defisit sebesar Rp57.005.000.000.
Untuk menutup defisit tersebut, pemerintah daerah merencanakan penerimaan pembiayaan sebesar Rp67.855.000.000 dan pengeluaran pembiayaan Rp10.850.000.000, sehingga pembiayaan neto mencapai Rp57.005.000.000.
Setelah mendapat persetujuan DPRD, Raperda APBD 2027 akan diajukan kepada Gubernur Jawa Timur untuk dievaluasi sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah.
Hasil evaluasi tersebut selanjutnya akan ditindaklanjuti oleh DPRD melalui Badan Anggaran bersama Pemerintah Kota Probolinggo melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Wali Kota Probolinggo, Aminuddin, menyampaikan apresiasi kepada DPRD atas pembahasan Raperda APBD 2027 yang telah dilaksanakan bersama pemerintah daerah.
“Semoga apa yang kami bahas pada hari ini dapat segera disampaikan kepada Gubernur Jawa Timur untuk dilanjutkan evaluasi gubernur, sehingga dapat segera ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kota Probolinggo tentang APBD Tahun Anggaran 2027,” harapnya.
Aminuddin menambahkan bahwa pembahasan APBD 2027 telah mengacu pada regulasi nasional dan menyesuaikan dengan surat edaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
Menurutnya, berbagai masukan dan rekomendasi DPRD juga telah ditindaklanjuti melalui serangkaian rapat koordinasi.
Persetujuan bersama tersebut menjadi salah satu tahapan penyusunan APBD Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2027 sebelum melalui evaluasi pemerintah provinsi dan penetapan sebagai peraturan daerah.
(dy/fa)
