Padang Panjang, InfoPublik – Pemerintah Kota Padang Panjang, Sumatra Barat (Sumbar), memperkuat pembangunan yang adil dan inklusif melalui pengarusutamaan gender (PUG), dengan memastikan perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan memperoleh akses, kesempatan, serta manfaat pembangunan secara setara.
Komitmen tersebut ditunjukkan melalui keikutsertaan Pemko Padang Panjang dalam Verifikasi Lapangan Evaluasi Penyelenggaraan PUG 2025 yang dilaksanakan secara daring di Pendopo Rumah Dinas Wali Kota, Rabu (11/11/2026).
Wali Kota Padang Panjang diwakili Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Politik, Wita Desi Susanti, menyampaikan, PUG bukan sekadar pemenuhan indikator atau program administratif, melainkan strategi pembangunan daerah yang harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Penyelenggaraan PUG merupakan tanggung jawab bersama. Karena itu, dibutuhkan komitmen dan sinergi seluruh perangkat daerah agar setiap kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan benar-benar memperhatikan kebutuhan perempuan, laki-laki, anak-anak, serta kelompok rentan lainnya,” ujar Wita.
Salah satu bentuk komitmen tersebut diwujudkan melalui penguatan Anggaran Responsif Gender (ARG). Pada 2024 dan 2025, alokasi anggaran responsif gender di Kota Padang Panjang masing-masing tercatat sebesar Rp55,46 miliar. Anggaran tersebut disalurkan melalui berbagai program dan kegiatan pada organisasi perangkat daerah (OPD).
Program yang didukung antara lain pelatihan kerja, Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Responsif Gender, layanan kesehatan bagi remaja putri, penerbitan akta kelahiran bagi anak usia 0–18 tahun, serta penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) bagi anak usia 0–16 tahun. Pemerintah daerah juga menjalankan edukasi administrasi kependudukan.
Selain itu, terdapat program pengembangan potensi pegawai negeri sipil, rehabilitasi sosial, perlindungan khusus anak, serta sosialisasi dan pemantauan pelaksanaan PUG di lingkungan pemerintah daerah.
Upaya tersebut diperkuat melalui peningkatan kualitas pelayanan publik yang ramah disabilitas dan pengembangan inovasi perangkat daerah yang responsif gender, khususnya bagi perempuan dan kelompok rentan.
Di antara inovasi yang dijalankan adalah Bagi-Bagi Kasih, berupa bantuan kebutuhan dasar bagi ibu melahirkan. Program ini menjadi bentuk dukungan pemerintah terhadap kebutuhan ibu pada masa persalinan dan keluarga.
Pemko Padang Panjang juga mengembangkan inovasi Baranting Dini, yakni penanganan stunting melalui enam kegiatan terintegrasi untuk mendukung percepatan penurunan angka stunting.
“Berbagai program dan inovasi ini merupakan wujud kehadiran Pemerintah dalam memberikan pelayanan yang lebih dekat dengan kebutuhan masyarakat. Kami ingin memastikan perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya mendapatkan perhatian serta kesempatan yang sama dalam pembangunan,” tambah Wita.
Ia menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) beserta tim verifikator atas pelaksanaan evaluasi tersebut. Menurutnya, verifikasi lapangan menjadi kesempatan bagi pemerintah daerah untuk mengukur capaian sekaligus mengidentifikasi aspek yang masih perlu diperkuat.
“Kami berharap melalui proses verifikasi ini, berbagai upaya dan komitmen yang telah dilakukan Pemerintah Kota Padang Panjang dapat memperoleh penilaian yang baik, sehingga ke depan Padang Panjang mampu meraih Anugerah Parahita Ekapraya 2026,” harapnya.
Sementara itu, Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pemberdayaan Masyarakat, serta Pemerintahan Daerah Wilayah III Kementerian PPPA, Dewa Ayu Laksmi, mengatakan evaluasi penyelenggaraan PUG penting untuk mendorong penguatan komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan pembangunan responsif gender.
“Melalui kegiatan ini, diharapkan berbagai kebijakan, program, penganggaran, serta inovasi yang telah dilaksanakan Pemerintah Daerah dapat dievaluasi secara menyeluruh dan menjadi bahan penguatan dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan PUG,” ujarnya.
Evaluasi tersebut merupakan bagian dari proses penilaian Kementerian PPPA terhadap penyelenggaraan PUG di sejumlah daerah, yakni Kota Padang Panjang, Kota Padang, dan Kabupaten Padang Pariaman.
Kegiatan itu turut dihadiri Ketua Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kota Padang Panjang Sri Wahyuni Allex, kepala OPD, anggota focal point, Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP), Bundo Kanduang, serta pihak terkait lainnya.