Tanah Datar, InfoPublik – Pemerintah Kabupaten Tanah Datar, Sumatra Barat (Sumbar), memperkuat kapasitas dan profesionalisme perangkat nagari untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat. Upaya tersebut sekaligus menjadi bagian dari persiapan penerapan transaksi non-tunai di nagari pada 2027.
Bupati Tanah Datar, Eka Putra, mengatakan, perangkat nagari merupakan ujung tombak penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik karena berhadapan langsung dengan masyarakat dalam berbagai urusan serta persoalan.
Hal itu disampaikannya saat membuka kegiatan Peningkatan Kapasitas Perangkat Nagari se-Kabupaten Tanah Datar yang diselenggarakan Pemkab Tanah Datar melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PMD PPKB) di Grand Rocky Hotel Bukittinggi, Minggu (15/11/2026).
“Keberhasilan pembangunan daerah sangat ditentukan oleh kapasitas dan kualitas aparatur nagari dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya,” ujar Eka Putra.
Menurutnya, peningkatan kapasitas aparatur nagari perlu diikuti dengan penguatan profesionalisme, terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan mengelola keuangan nagari. Seluruh perangkat diminta bekerja cermat dan berhati-hati agar pengelolaan keuangan sesuai ketentuan serta tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.
Eka Putra menekankan agar perangkat nagari menjalankan tugas secara profesional, mengutamakan kepentingan masyarakat, serta mengelola keuangan secara transparan, akuntabel, tepat sasaran, dan bebas dari penyimpangan.
“Saya membutuhkan perangkat nagari yang berani menyampaikan persoalan, mencarikan solusi dan bekerja demi kepentingan masyarakat,” tegasnya.
Selain penguatan kapasitas individu, Bupati juga mendorong setiap nagari mengembangkan inovasi dan menggali potensi serta keunggulan masing-masing. Sinergi dan koordinasi antarpemangku kepentingan juga perlu diperkuat agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan efektif.
Ia mengingatkan agar ego sektoral dan konflik internal tidak menjadi penghambat pembangunan nagari. Komunikasi terbuka antara wali nagari dan perangkatnya harus dibangun, disertai penguatan musyawarah bersama Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari (BPRN) dan Kerapatan Adat Nagari (KAN).
“Jangan ada ego sektoral dan konflik internal. Bangun sinergi antara wali nagari dan perangkat nagari, lakukan komunikasi secara transparan, serta kedepankan musyawarah bersama BPRN dan KAN,” pesannya.
Sementara itu, Ketua Pelaksana Sandi Satria menjelaskan, kegiatan tersebut merupakan bagian dari persiapan penerapan transaksi non-tunai di nagari pada 2027. Kegiatan ini juga bertujuan meningkatkan ketertiban administrasi serta pemahaman perangkat nagari mengenai pengelolaan aset nagari.
“Sebagaimana kita ketahui bersama, tata kelola administrasi dan keuangan yang baik sangat penting,” ujarnya.
Kegiatan tersebut diikuti 202 peserta dari 68 nagari di Kabupaten Tanah Datar. Adapun tujuh nagari lainnya dijadwalkan mengikuti kegiatan serupa pada 2027.
Turut hadir dalam kegiatan itu Asisten Ekonomi dan Pembangunan Ten Feri, Kepala Bappeda Litbang Adriayanti Rustam, Kepala Dinas PMD PPKB Herison, Ketua TP PKK Tanah Datar Lise Eka Putra, serta sejumlah pejabat di lingkungan Pemkab Tanah Datar.