Banten, InfoPublik- Gubernur Banten Andra Soni menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mendukung keberhasilan reintegrasi sosial warga binaan pemasyarakatan (WBP).
Menurut dia, upaya mengembalikan warga binaan ke tengah masyarakat tidak hanya menjadi tanggung jawab Balai Pemasyarakatan (Bapas), tetapi membutuhkan keterlibatan pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Andra Soni saat membuka Focus Group Discussion (FGD) Optimalisasi Forum Reintegrasi Sosial (FORIS) Kelompok Layanan Bimbingan Integrasi (Kelayan Binter) di Aston Hotel & Convention Center, Kota Serang, Kamis (12/11/2026).
Ia menjelaskan, reintegrasi sosial bukan sekadar proses mengembalikan warga binaan ke masyarakat setelah menjalani masa pidana, melainkan memastikan mereka memperoleh kesempatan untuk memperbaiki diri, mandiri secara ekonomi, dan kembali berkontribusi positif.
"Keberhasilan pemasyarakatan tidak hanya diukur dari selesainya masa pidana, tetapi dari keberhasilan seseorang kembali menjadi bagian masyarakat yang produktif dan bertanggung jawab," kata dia.
Ia menilai, masih banyak warga binaan yang belum siap secara mental dan keterampilan ketika kembali ke masyarakat, serta harus menghadapi stigma sosial. Karena itu, program reintegrasi perlu dilaksanakan secara terpadu dan tidak sekadar menjadi formalitas.
"Reintegrasi dijalankan untuk menjembatani pembinaan di dalam Lapas dengan kehidupan nyata di luar. Tujuannya, agar mereka pulih fungsi sosialnya, diterima kembali, mandiri secara ekonomi, dan tidak mengulangi tindak pidana," ujar dia.
Ia juga menyoroti pentingnya peran Bapas seiring berlakunya KUHP Nasional pada 2 Januari 2026 yang mengatur pidana alternatif, seperti pidana kerja sosial dan pidana pengawasan. Hal tersebut, menurutnya, menjadi tantangan bagi Bapas dan Kelayan Binter untuk meningkatkan efektivitas pembimbingan dan pendampingan warga binaan.
"Saya berharap kerja sama ini tidak berhenti pada penandatanganan dokumen, tetapi benar-benar diwujudkan melalui program terukur, pembagian peran yang jelas, dan pelaporan hasil yang berkala," tegas Andra.
Sebagai bentuk dukungan terhadap reintegrasi sosial, Pemerintah Provinsi Banten melalui Dinas Sosial telah menyalurkan bantuan Jaminan Sosial Keluarga dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) senilai Rp6,15 miliar kepada 2.950 keluarga penerima manfaat (KPM) sepanjang 2025 hingga 2026.
Andra Soni menambahkan, keberhasilan reintegrasi sosial diharapkan dapat menekan angka pengulangan tindak pidana (residivisme) sekaligus menciptakan lingkungan masyarakat yang lebih aman dan mendukung iklim investasi. Upaya tersebut dinilai penting untuk menopang pertumbuhan ekonomi Banten yang tercatat sebesar 5,72 persen pada triwulan III 2026, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,47 persen.
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Banten, Lili, menyampaikan bahwa reintegrasi sosial membutuhkan keterlibatan berbagai pihak dan tidak dapat dilaksanakan Bapas secara mandiri. Ia berharap FORIS 2026 menghasilkan gagasan strategis untuk meningkatkan kualitas pembimbingan klien pemasyarakatan.
"Kerja sama ini diharapkan dapat memperkuat koordinasi, kesiapsiagaan, serta langkah penanggulangan bersama guna mewujudkan keamanan, ketertiban, dan kesejahteraan masyarakat di Banten," ujar Lili.
Kegiatan yang diinisiasi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Banten bersama Bapas Kelas I Serang tersebut juga dirangkaikan dengan penandatanganan perjanjian kerja sama multisektor. Kesepakatan itu melibatkan Polda Banten, Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Serang, BAZNAS Provinsi Banten, serta DP3AKB Kota Serang.
(Mills/MC Banten)