Banten, InfoPublik- Pemerintah Provinsi Banten menyalurkan bantuan Jaminan Sosial Keluarga (JSK) senilai Rp750 juta kepada 1.500 keluarga penerima manfaat (KPM) di Kota Tangerang. Bantuan tersebut diharapkan tidak hanya meringankan beban ekonomi keluarga rentan, tetapi juga mendorong kemandirian dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Penyerahan bantuan dilakukan Gubernur Banten Andra Soni di Aula Kantor Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Kamis (12/11/2026). Ia menegaskan bahwa bantuan sosial perlu diiringi program pemberdayaan agar penerima manfaat dapat meningkatkan taraf hidup secara mandiri.
“Saya yakin bapak dan ibu senang menerima bantuan. Tetapi tentu akan lebih senang lagi kalau suatu saat sudah bisa mandiri. Oleh karena itu, bantuan sosial yang disiapkan pemerintah bukan hanya bantuan tunai, tetapi juga ada bantuan usaha ekonomi produktif,” ujar Andra Soni.
Ia menjelaskan, Pemprov Banten terus mengembangkan bantuan usaha ekonomi produktif bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang telah memiliki usaha. Program tersebut juga mendapat dukungan aspirasi anggota DPRD Provinsi Banten, khususnya Komisi V. Menurutnya, bantuan usaha perlu disertai pemantauan dan pendampingan agar memberikan manfaat berkelanjutan.
“Saya sepakat masyarakat yang kesulitan ekonomi dan memiliki usaha harus dibantu. Tetapi saya juga ingin memastikan setelah dibantu, mereka benar-benar bisa berkembang dan melewati kesulitannya,” kata dia.
Pada 2026, Pemprov Banten mengalokasikan lebih dari Rp8,15 miliar untuk program JSK bagi 16.311 keluarga di delapan kabupaten dan kota. Setiap keluarga menerima bantuan sebesar Rp500.000.
Khusus Kota Tangerang, bantuan diberikan kepada 1.500 keluarga dengan total anggaran Rp750 juta. Penyaluran dilakukan dalam dua tahap, yakni kepada 709 keluarga pada tahap pertama dan 791 keluarga pada tahap kedua.
Penerima bantuan merupakan keluarga rentan yang diusulkan pemerintah kabupaten dan kota. Data calon penerima dipadankan dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), sedangkan penyaluran dilakukan melalui Bank Banten langsung ke rekening masing-masing penerima.
Andra Soni menegaskan bahwa bantuan sebesar Rp500.000 merupakan hak penerima manfaat dan harus diterima secara utuh tanpa pemotongan. Ia juga menyampaikan rencana perluasan program perlindungan sosial pada 2027 dengan target lebih dari 70.000 kepala keluarga melalui dukungan DPRD Provinsi Banten.
“Perluasan tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah untuk menjangkau lebih banyak keluarga yang membutuhkan dukungan perlindungan sosial,” ujar dia.
Sementara itu, Wali Kota Tangerang Sachrudin mengapresiasi komitmen Pemprov Banten dalam memperkuat perlindungan sosial bagi keluarga rentan. Menurutnya, bantuan tersebut membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pangan, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan rumah tangga lainnya.
“Bantuan sosial bukan hanya tentang bantuan secara materi, tetapi juga merupakan wujud kepedulian dan kehadiran pemerintah dalam meringankan beban masyarakat serta memberikan harapan untuk kehidupan yang lebih baik,” kata Sachrudin.
Ia menambahkan, Pemkot Tangerang pada Februari 2026 telah menyalurkan bantuan sosial kepada 924 penerima dengan nilai masing-masing Rp600.000. Ia juga menekankan pentingnya sinergi pemerintah daerah untuk memastikan program perlindungan sosial berjalan transparan dan tepat sasaran.
“Sinergi Pemprov Banten dan Pemkot Tangerang harus terus kita perkuat. Kita perlu memastikan setiap program perlindungan sosial berjalan dengan baik, didukung data yang akurat, serta disalurkan secara transparan dan tepat sasaran,” ujar dia.
(Mills/MC Banten)