Tolitoli, InfoPublik- Pemerintah Kabupaten Tolitoli melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) menggelar Konsultasi Publik (KP) I penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kecamatan Galang di Aula Hotel Alatas, Kamis (12/11/2026).
Kegiatan dilakukan untuk menghimpun masukan dari para pemangku kepentingan dalam mewujudkan penataan ruang yang terarah, terpadu, dan berwawasan lingkungan serta menjadi pedoman pemanfaatan dan pengendalian ruang di Kecamatan Galang.
Konsultasi public tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan Bantuan Teknis Penyusunan Materi Teknis RDTR Kecamatan Galang melalui program Integrated Land Administration and Spatial Planning Project (ILASPP) Batch I yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Tata Ruang, c.q. Direktorat Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah I, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
Asisten III Sekretariat Daerah Kabupaten Tolitoli, Mukti, menyatakan bahwa penyusunan RDTR dan KLHS Kecamatan Galang merupakan langkah strategis untuk mewujudkan penataan ruang yang terencana, terpadu, dan berkelanjutan.
"RDTR ini menjadi pedoman dalam pemanfaatan ruang di Kecamatan Galang, agar pembangunan dapat berjalan secara terarah, tidak menimbulkan konflik pemanfaatan ruang, serta tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup," ujar dia.
Ia berharap melalui Konsultasi Publik I tersebut, seluruh pemangku kepentingan dapat memberikan masukan, saran, dan tanggapan yang konstruktif agar dokumen RDTR yang disusun benar-benar sesuai dengan kondisi, kebutuhan, dan aspirasi masyarakat Kecamatan Galang.
"Kami mengajak seluruh peserta, khususnya Camat, Kepala Desa, tokoh masyarakat, dan seluruh OPD terkait untuk aktif memberikan masukan. RDTR ini bukan hanya dokumen perencanaan, tetapi menjadi dasar hukum dalam pengendalian pemanfaatan ruang ke depan," kata dia.
Sementara itu, Direktur Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah II menyampaikan bahwa penyusunan RDTR Kecamatan Galang melalui program ILASPP diharapkan dapat menghasilkan dokumen perencanaan yang berkualitas, operasional, dan dapat segera ditetapkan menjadi peraturan kepala daerah.
Kegiatan dilanjutkan dengan diskusi mengenai rencana struktur dan pola ruang wilayah perencanaan. Tim Penyusun RDTR Kecamatan Galang juga membahas penetapan dan penyepakatan isu pembangunan berkelanjutan prioritas sebagai bagian dari proses penyusunan KLHS.
Melalui konsultasi publik tersebut, berbagai masukan dari pemangku kepentingan diharapkan dapat menyempurnakan dokumen RDTR dan KLHS Kecamatan Galang sehingga dapat menjadi pedoman dalam pemanfaatan dan pengendalian ruang dengan tetap memperhatikan aspek pembangunan dan kelestarian lingkungan.
(Fatmawati/Ria Ristiana)