Pemkab Meranti Ikuti Verifikasi Lapangan PUG 2026, Muzamil Tekankan Pembangunan Inklusif
Selatpanjang, InfoPublik – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti memperkuat pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) untuk memastikan kebijakan dan program pembangunan berjalan inklusif, berkeadilan, serta responsif terhadap kebutuhan laki-laki dan perempuan.
Komitmen tersebut ditegaskan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pelaksanaan Verifikasi Lapangan PUG Tahun 2026 untuk Kabupaten Kepulauan Meranti dan Kabupaten Bengkalis, Rabu (11/11/2026).
Wakil Bupati Kepulauan Meranti Muzamil Baharudin mengikuti kegiatan tersebut secara daring dari Pekanbaru. Sementara itu, rapat di tingkat kabupaten dipimpin Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab Kepulauan Meranti Randolph Hutauruk secara luring di Ruang Rapat Bappedalitbang Kepulauan Meranti.
Rakor tersebut menjadi tahapan penting untuk menyelaraskan persiapan, melengkapi dokumen, dan memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah menjelang pelaksanaan verifikasi lapangan.
Dalam arahannya, Muzamil menegaskan bahwa pelaksanaan PUG tidak hanya menjadi tanggung jawab satu perangkat daerah, tetapi membutuhkan sinergi seluruh unsur pemerintah, instansi vertikal, dunia usaha, organisasi masyarakat, organisasi perempuan, dan masyarakat.
Menurutnya, perspektif gender perlu diintegrasikan dalam kebijakan, program, kegiatan, hingga penganggaran agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara adil oleh seluruh kelompok masyarakat.
"Oleh karena itu, melalui kegiatan verifikasi lapangan ini saya berharap dapat dilakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap berbagai upaya yang telah dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Meranti dalam mengimplementasikan PUG di Kabupaten Kepulauan Meranti," ujar Muzamil.
Ia berharap verifikasi lapangan tidak sekadar menjadi proses penilaian atau pemenuhan dokumen administrasi, tetapi juga momentum untuk mengevaluasi sejauh mana kebijakan dan program pembangunan telah memberikan manfaat yang adil bagi masyarakat.
Muzamil juga menginstruksikan seluruh perangkat daerah memberikan dukungan penuh kepada tim verifikasi dengan menyampaikan data dan informasi yang akurat, transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan.
"Kepada seluruh perangkat daerah, saya menginstruksikan agar dapat memberikan dukungan penuh kepada tim verifikasi dengan menyampaikan data dan informasi yang akurat, transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan. Tunjukkan berbagai inovasi, program, dan capaian yang telah kita laksanakan, sekaligus sampaikan tantangan dan kendala yang masih dihadapi agar mendapat perbaikan ke depannya," tegasnya.
Lebih lanjut, Muzamil menjelaskan bahwa karakteristik geografis Kepulauan Meranti sebagai kabupaten kepulauan memiliki tantangan tersendiri dalam pelaksanaan pembangunan. Karena itu, diperlukan pendekatan yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan daerah.
Ia berharap pelaksanaan PUG semakin terintegrasi dalam seluruh tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pemantauan. Dengan demikian, hasil pembangunan dapat dirasakan secara adil oleh seluruh lapisan masyarakat.
Sementara itu, Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Perekonomian, Infrastruktur, Pembangunan Kewilayahan, dan Pemerintah Daerah Wilayah I, Eni Widiyanti, menjelaskan bahwa verifikasi lapangan bertujuan memperdalam, mengonfirmasi, dan memvalidasi data yang sebelumnya telah disampaikan melalui aplikasi.
Melalui proses tersebut, tim verifikasi diharapkan memperoleh gambaran yang utuh, objektif, dan lebih lengkap mengenai kebijakan serta implementasi PUG di daerah.
"Pada kesempatan ini kami mengharapkan keterbukaan, dukungan, dan komitmen dari seluruh pihak yang hadir untuk menyampaikan informasi, data, serta dokumen pendukung terkait praktik baik dan upaya perbaikan yang sudah maupun sedang dilakukan," ujarnya.
Ia menambahkan, dalam kerangka revitalisasi PUG, penguatan tidak cukup hanya dilakukan melalui kelembagaan. Perspektif gender juga harus diintegrasikan dalam seluruh proses pembangunan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengawasan, hingga pelaporan.
Menurutnya, langkah tersebut sejalan dengan arah kebijakan pembangunan nasional yang menempatkan kesetaraan gender sebagai salah satu agenda prioritas.
Rakor tersebut turut dihadiri Kepala Dinsos P3APPKB Kepulauan Meranti H. Rokhaizal, Sekretaris Bappedalitbang Kepulauan Meranti Robert Saputra, pimpinan OPD terkait, serta undangan lainnya.
