Pemprov Kalbar Perkuat Keterbukaan Informasi, Gema Membangun Desa Jadi Instrumen Mendekatkan Pelayanan kepada Masyarakat
Jakarta, InfoPublik – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Pemprov Kalbar) memperkuat keterbukaan informasi publik melalui pengembangan layanan digital, penguatan peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), serta pendekatan langsung kepada masyarakat melalui program Gema Membangun Desa.
Langkah itu diarahkan untuk memastikan masyarakat memperoleh akses informasi yang mudah, pelayanan yang lebih responsif, serta ruang partisipasi dalam mengawasi dan menyampaikan aspirasi pembangunan. Strategi tersebut dipaparkan Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, dalam kegiatan Uji Publik Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2026 di Hotel Grand Mercure Kemayoran, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Dalam paparannya, Krisantus menegaskan bahwa keterbukaan informasi publik merupakan instrumen penting dalam mewujudkan pemerintahan yang demokratis, profesional, serta berlandaskan prinsip good governance.
Menurutnya, keterbukaan informasi bukan sekadar kewajiban pemerintah untuk menyediakan informasi kepada masyarakat, melainkan juga menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan publik, meningkatkan kualitas pelayanan, serta mendorong keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan.
“Komitmen ini sejalan dengan visi pembangunan Kalimantan Barat, yakni Terwujudnya Kalimantan Barat yang Adil, Demokratis, Religius, Sejahtera, dan Berwawasan Lingkungan, khususnya misi kedua tentang pemerataan pembangunan dari desa hingga kota serta misi keempat mengenai tata kelola pemerintahan yang demokratis,” ungkap Krisantus.
Salah satu program unggulan yang menjadi bagian dari strategi keterbukaan informasi Pemprov Kalbar adalah Gema Membangun Desa (GMD). Program prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar ini menjadi sarana mendekatkan pelayanan pemerintah sekaligus memperkuat komunikasi dan partisipasi masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan.
Melalui program tersebut, Gubernur, Wakil Gubernur, bersama jajaran kepala perangkat daerah turun langsung ke desa untuk berdialog, menyerap aspirasi, dan melihat kebutuhan masyarakat. Bahkan, dalam pelaksanaannya, jajaran pemerintah menginap di rumah warga selama kurang lebih tiga hari.
Pada 2026, Gema Membangun Desa telah dilaksanakan di Kabupaten Mempawah, Sambas, Kayong Utara, Landak, dan Bengkayang, serta direncanakan berlangsung di Kabupaten Ketapang pada awal Desember 2026.
Program ini tidak hanya menjadi ruang dialog antara pemerintah dan masyarakat, tetapi juga menghadirkan berbagai pelayanan langsung, mulai dari pemeriksaan kesehatan gratis, operasi pasar untuk pengendalian inflasi, pelayanan administrasi kependudukan, informasi ketenagakerjaan, sosialisasi beasiswa, hingga literasi digital.
“Melalui program ini, masyarakat tidak hanya dapat menyampaikan aspirasi, tetapi juga memperoleh akses langsung terhadap berbagai pelayanan pemerintah,” jelasnya.
Berdasarkan data yang dipaparkan, pelaksanaan Gema Membangun Desa mampu menjangkau sekitar 1.000 hingga 5.000 warga di setiap lokasi. Sementara itu, pelayanan administrasi kependudukan tercatat mencapai sekitar 1.497 layanan.
Aspirasi masyarakat yang dihimpun juga ditindaklanjuti melalui mekanisme yang sistematis, mulai dari pencatatan dan pengelompokan berdasarkan kewenangan, penyampaian rencana tindak lanjut kepada perangkat daerah, penyusunan program, hingga pengusulan anggaran pada tahun berikutnya.
Bahkan, terdapat usulan anggaran sekitar Rp1,5 miliar pada tahun 2027 melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman untuk menindaklanjuti aspirasi masyarakat di Temajuk dan Teluk Batang.
Perkuat Sistem Informasi dan Dukungan Anggaran
Selain melalui pendekatan langsung kepada masyarakat, Pemprov Kalbar juga memperkuat keterbukaan informasi berbasis digital. Hingga saat ini, telah dilakukan pendataan terhadap 237 aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan 58 website perangkat daerah sebagai bagian dari upaya integrasi layanan informasi pemerintahan.
Penguatan tersebut didukung regulasi daerah, di antaranya Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2026 tentang Pedoman Pengelolaan Layanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat serta Keputusan Gubernur Nomor 1126 Tahun 2025 tentang Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PPID).
Dari sisi penganggaran, komitmen Pemprov Kalbar juga diwujudkan melalui dukungan anggaran sebesar Rp27,03 miliar untuk empat program utama PPID pada tahun 2026 yang sepenuhnya bersumber dari APBD.
Sementara itu, anggaran publikasi pada 42 perangkat daerah meningkat sebesar 13,5 persen, dari Rp11,41 miliar pada tahun 2025 menjadi Rp12,95 miliar pada tahun 2026.
“Sejumlah langkah strategis telah dilakukan, di antaranya pengembangan SIKEDIP berbasis Android sebagai sarana Daftar Informasi Publik digital yang terintegrasi hingga tingkat desa, penguatan PPID Utama dan PPID Pelaksana, serta pengembangan layanan data terbuka melalui Open Data Kalbar dan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH),” bebernya.
Untuk meningkatkan literasi keterbukaan informasi publik, Pemprov Kalbar juga melaksanakan berbagai kegiatan, di antaranya sosialisasi Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik se-Kalimantan Barat, rapat koordinasi PPID, bimbingan teknis pelayanan informasi publik, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola PPID.
Kalbar Raih Sejumlah Capaian Keterbukaan Informasi
Berbagai upaya tersebut diikuti dengan capaian dalam bidang keterbukaan informasi publik. Berdasarkan data yang dipaparkan, Kalimantan Barat meraih peringkat ketiga nasional dalam Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) tahun 2025 dengan skor 74,23.
Selain itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat memperoleh predikat Badan Publik Informatif dengan nilai 95,58, menempati peringkat ke-10 nasional sekaligus menjadi yang tertinggi di wilayah Kalimantan.
Jangkauan media sosial resmi Pemprov Kalbar sepanjang Januari hingga September 2026 juga mencapai 2,19 juta sebagai salah satu sarana penyebarluasan informasi kepada masyarakat.
Dari aspek pelayanan publik, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) mencapai 91,51 dengan kategori mutu A atau sangat baik. Nilai transparansi atau keterbukaan pelayanan mencapai 91,15, sedangkan Indeks Pengelolaan Informasi Publik berada pada angka 84,28 dengan kategori baik.
Bahkan, selama periode Januari hingga Oktober 2026, sebanyak 70 permohonan informasi publik telah diterima dan seluruhnya atau 100 persen dipenuhi sesuai ketentuan yang berlaku.
Krisantus juga memaparkan bahwa keterbukaan informasi turut menjadi bagian dari perbaikan tata kelola birokrasi, termasuk melalui penerapan sistem merit, seleksi jabatan secara terbuka dan kompetitif, pengelolaan kinerja ASN melalui sistem e-Kinerja yang terintegrasi dengan SIASN BKN, serta peningkatan kompetensi aparatur melalui ASN Corporate University.
Menurutnya, berbagai kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya membangun pemerintahan yang profesional, terbuka, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Ke depan, Pemprov Kalbar berkomitmen memperkuat keterbukaan informasi melalui tiga langkah utama, yakni memperluas penguatan PPID hingga tingkat desa melalui SIKEDIP dan pembinaan PPID Pelaksana, menjaga keberlanjutan inovasi daerah seperti Gema Membangun Desa sebagai indikator kinerja daerah dalam RPJMD 2025–2029, serta memperluas partisipasi publik melalui kanal pengaduan LAPOR!, SEKAMPADI, survei informasi publik, dan dialog langsung bersama masyarakat.
“Kami berharap keterbukaan informasi tidak hanya menjadi bagian dari pemenuhan regulasi, tetapi benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Keterbukaan informasi harus mampu membangun kepercayaan publik, meningkatkan pengawasan terhadap pembangunan dan penggunaan anggaran, serta memastikan setiap kebijakan pemerintah berjalan sesuai kebutuhan dan aspirasi masyarakat,” pungkasnya.(Rfa)
