Wagub Krisantus Dorong Optimalisasi PAD Kalbar Berbasis Potensi dan Langkah Konkret
Pontianak, InfoPublik – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Pemprov Kalbar) perlu memperkuat upaya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan mengidentifikasi sumber-sumber pendapatan yang belum tergarap maksimal, mengevaluasi pengelolaan aset daerah, serta memastikan kepatuhan pajak dan retribusi.
Langkah tersebut dinilai penting untuk meningkatkan kemandirian fiskal daerah sekaligus memperluas kemampuan pemerintah dalam membiayai pembangunan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur Kalimantan Barat (Wagub Kalbar), Krisantus Kurniawan, saat menerima audiensi Panitia Khusus (Pansus) Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Kalbar di Ruang Kerja Wakil Gubernur Kalbar, Senin (9/11/2026).
Audiensi tersebut turut dihadiri Ketua DPRD Kalbar Aloysius, jajaran anggota DPRD Kalbar, serta sejumlah kepala perangkat daerah di lingkungan Pemprov Kalbar.
Ketua DPRD Kalbar Aloysius menyampaikan bahwa optimalisasi PAD merupakan langkah strategis untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah dalam membiayai berbagai kebutuhan pembangunan. Penguatan pendapatan daerah diperlukan untuk mendukung pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan publik, penguatan ekonomi masyarakat, serta pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Kalbar.
Ia menjelaskan, Pansus Optimalisasi PAD memfokuskan kajiannya pada empat aspek utama, yakni peningkatan penerimaan pajak daerah, optimalisasi pemanfaatan aset milik pemerintah daerah, peningkatan kepatuhan terhadap pajak dan retribusi, serta evaluasi sektor-sektor yang memiliki potensi pendapatan.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa kebijakan peningkatan PAD harus tetap mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan keberlangsungan dunia usaha.
“Peningkatan PAD harus dilakukan dengan tetap memperhatikan kemampuan masyarakat. Jangan sampai kebijakan yang diambil justru memberatkan masyarakat dan dunia usaha. Peningkatan pendapatan harus berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas pelayanan publik,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Gubernur Kalbar Krisantus Kurniawan menilai Kalbar memiliki potensi sumber pendapatan yang cukup besar, namun masih memerlukan pengelolaan yang lebih optimal agar dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pendapatan daerah.
“Potensi Kalbar ini sangat banyak, tetapi belum semuanya kita optimalkan untuk memperoleh PAD. Karena itu, kita harus melihat kembali peluang-peluang yang ada dan bagaimana cara mengelolanya,” ungkapnya.
Ia menegaskan, hasil kajian dan rekomendasi Pansus harus melampaui tataran administratif dan dapat diterjemahkan menjadi langkah kerja serta kebijakan yang benar-benar dilaksanakan oleh perangkat daerah terkait.
“Saya berharap rekomendasi yang dihasilkan berdasarkan fakta di lapangan dapat menjadi kebijakan yang implementatif dan benar-benar dilaksanakan. Pemprov Kalbar juga berharap hasil rekomendasi Pansus ini dapat ditindaklanjuti menjadi kebijakan daerah,” tegasnya.
Untuk mendukung langkah tersebut, Krisantus juga mendorong adanya penguatan koordinasi lintas sektor melalui pembentukan satuan tugas (Satgas) yang melibatkan perangkat daerah terkait, TNI, Polri, dan unsur lainnya sesuai kebutuhan.
Menurutnya, optimalisasi PAD membutuhkan kerja bersama, pengawasan, serta koordinasi yang efektif agar berbagai potensi pendapatan dapat diidentifikasi dan dikelola secara tepat.
Ia juga menekankan pentingnya pendekatan proaktif atau jemput bola dalam menggali sumber pendapatan daerah, termasuk melalui komunikasi dan koordinasi langsung dengan perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Kalbar.
“Untuk potensi-potensi yang memiliki peluang besar meningkatkan PAD, kita harus jemput bola. Datangi perusahaan-perusahaan, lihat potensi yang bisa dioptimalkan, dan pastikan kewajiban mereka terhadap daerah berjalan sebagaimana mestinya,” jelasnya.
Melalui sinergi antara Pemprov Kalbar dan DPRD Kalbar, optimalisasi PAD diharapkan tidak berhenti pada identifikasi potensi dan penyusunan rekomendasi, tetapi berlanjut pada langkah implementasi yang terukur, berkelanjutan, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Dengan demikian, peningkatan pendapatan daerah dapat menjadi salah satu instrumen untuk memperkuat kapasitas fiskal, memperluas ruang pembiayaan pembangunan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Barat. (Wnd)
