Gubernur saat membuka GELORA (Gelar Orientasi dan Apresiasi) Inovasi Kalimantan Barat Tahun 2026 di Aula Garuda Kantor Gubernur Kalimantan Barat
Pontianak, InfoPublik – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Pemprov Kalbar) mendorong percepatan peningkatan kualitas inovasi di seluruh kabupaten/kota dengan menargetkan setiap daerah mampu naik predikat pada 2027. Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, menegaskan bahwa pencapaian target tersebut membutuhkan penguatan kapasitas pemerintah daerah, komitmen pimpinan, serta inovasi yang berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
Untuk mendukung upaya itu, Pemprov Kalbar melalui BAPPERIDA siap memberikan pendampingan dan fasilitasi kepada seluruh kabupaten/kota.
Komitmen tersebut disampaikan Gubernur saat membuka GELORA (Gelar Orientasi dan Apresiasi) Inovasi Kalimantan Barat Tahun 2026 di Aula Garuda Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Rabu (11/11/2026).
Kegiatan tersebut turut dihadiri Plt. Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri, R. Gani Muhammad, para bupati dan wali kota se-Kalimantan Barat, Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalimantan Barat, Hendra, sekretaris daerah kabupaten/kota, kepala perangkat daerah, serta para inovator.
Dalam arahannya, Gubernur Ria Norsan menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pengembangan inovasi daerah. Ia juga menyampaikan bahwa Provinsi Kalimantan Barat terpilih mewakili regional Kalimantan untuk mengikuti Presentasi Kepala Daerah pada ajang Innovative Government Award (IGA) Tahun 2026.
Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama sekaligus momentum untuk terus meningkatkan kualitas inovasi dan tata kelola pemerintahan daerah.
Gubernur Ria Norsan menjelaskan, Indeks Inovasi Daerah mengukur dua aspek utama, yakni Satuan Pemerintah Daerah (SPD) yang menilai kapasitas dan kinerja pemerintah daerah serta Satuan Inovasi Daerah (SID) yang menilai kualitas inovasi yang dihasilkan.
Dari aspek tata kelola pemerintahan, komitmen pengembangan inovasi telah tertuang dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025–2029, khususnya melalui misi keempat tentang penguatan tata kelola pemerintahan yang demokratis, kompeten, serta berlandaskan prinsip good governance dan good government.
Sejumlah indikator menunjukkan perkembangan positif. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah menetapkan APBD tepat waktu, memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), serta meraih nilai akuntabilitas kinerja 72,16 dengan predikat BB.
Dari sisi kesejahteraan masyarakat, pendapatan per kapita Kalimantan Barat meningkat menjadi Rp56,98 juta pada 2025. Pertumbuhan ekonomi pada Triwulan III Tahun 2026 mencapai 5,24 persen, tingkat pengangguran terbuka pada Agustus 2026 sebesar 4,87 persen, dan angka kemiskinan pada Maret 2026 turun menjadi 5,78 persen.
Kinerja investasi juga menunjukkan tren positif. Realisasi investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) meningkat 10,70 persen, dari Rp15,42 triliun pada 2024 menjadi Rp17,07 triliun pada 2025. Jumlah proyek investasi turut meningkat dari 13.637 menjadi 21.545 proyek.
Sementara itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalimantan Barat tahun 2026 mencapai 72,95. Meski berbagai indikator menunjukkan kemajuan, Gubernur mengingatkan bahwa Indeks Inovasi Daerah Kalimantan Barat masih berada pada predikat Inovatif dan perlu terus ditingkatkan agar mencapai predikat Sangat Inovatif.
“Inovasi tidak boleh berhenti pada pemenuhan administrasi atau sekadar mengejar penghargaan. Inovasi harus menjadi bagian dari budaya kerja pemerintahan dan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegas Norsan.
Untuk memperkuat ekosistem tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terus mendorong penyusunan Rencana Induk Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah (RIPJ-PID), fasilitasi perlindungan kekayaan intelektual, serta pemberian apresiasi kepada para inovator.
Gubernur juga menegaskan bahwa inovasi merupakan tanggung jawab seluruh pimpinan perangkat daerah dan harus dibangun melalui kolaborasi lintas sektor.
“Setiap perangkat daerah ditargetkan menghasilkan dua hingga tiga inovasi setiap tahun, terutama pada bidang pelayanan dasar. Inovasi tersebut harus mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik, mendorong PAD dan pertumbuhan ekonomi, serta berkontribusi dalam menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran,” ujarnya.
Kepada seluruh bupati dan wali kota, Norsan secara khusus meminta agar pengembangan inovasi menjadi prioritas bersama sehingga seluruh daerah dapat meningkatkan predikatnya pada tahun mendatang. Pemerintah Provinsi melalui BAPPERIDA siap memberikan pendampingan dan fasilitasi untuk memperkuat kapasitas inovasi kabupaten/kota.
“Saya menargetkan tahun depan seluruh kabupaten/kota di Kalimantan Barat bisa naik kelas. Untuk itu, diperlukan komitmen kepala daerah, perangkat daerah, dan seluruh pemangku kepentingan. Mari kita bangun kolaborasi Pentahelix yang melibatkan pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas, dan media massa agar inovasi menjadi gerakan bersama,” ajaknya.
Gubernur menutup arahannya dengan menegaskan bahwa keberhasilan inovasi harus diukur dari manfaat yang dirasakan masyarakat, bukan semata-mata dari banyaknya inovasi yang dihasilkan.
“Inovasi adalah wujud nyata pelayanan sepenuh hati. Dengan keteladanan pimpinan, kesungguhan perangkat daerah, dan keterlibatan masyarakat, saya yakin ekosistem inovasi Kalimantan Barat akan semakin kuat dan berkelanjutan demi terwujudnya Kalimantan Barat yang adil, demokratis, religius, sejahtera, dan berwawasan lingkungan,” pungkasnya.(irf)
