Pekanbaru, InfoPublik – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau memberikan pengurangan sebesar 40 persen atas pokok Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) khusus kendaraan angkutan barang hingga 31 Desember 2026. Badan usaha yang ingin memanfaatkan program tersebut harus mengajukan permohonan ke kantor Samsat paling lambat 15 Desember 2026.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Riau, Ninno Wastikasari, mengatakan hingga Rabu (11/11/2026), sebanyak 438 unit kendaraan angkutan barang telah memanfaatkan fasilitas pengurangan pajak tersebut dengan total penerimaan daerah mencapai Rp1.922.156.598.
“Total PAD yang didapat dari program diskon 40 persen pokok pajak kendaraan angkutan barang sebesar Rp1.922.156.598. Jumlah tersebut berasal dari 438 unit kendaraan,” kata Ninno.
Ia menjelaskan, penerimaan tersebut terdiri atas pokok PKB sebesar Rp1.157.925.728 dan opsen PKB sebesar Rp764.230.870.
Berdasarkan data Bapenda Riau, sebanyak 591 unit kendaraan angkutan barang telah mendaftar dan dinyatakan terverifikasi. Dari jumlah tersebut, 438 unit telah melakukan pembayaran, sedangkan 153 unit lainnya belum melunasi kewajiban pajak.
Sementara itu, jumlah kendaraan angkutan barang yang masih menunggak pajak di Provinsi Riau tercatat sebanyak 248.715 unit.
“Dari data kami hingga saat ini ada 248.715 unit kendaraan angkutan barang yang masih menunggak pajak. Yang sudah mendaftar dan terverifikasi sebanyak 591 unit, yang sudah membayar 438 dan yang belum membayar 153 unit,” paparnya.
Untuk memperoleh pengurangan PKB sebesar 40 persen, badan usaha perlu menyiapkan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), surat permohonan, serta Nomor Induk Berusaha (NIB).
Surat permohonan harus disampaikan ke kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) paling lambat 15 Desember 2026, meskipun masa berlaku program pengurangan pajak berlangsung hingga 31 Desember 2026.
Ninno menegaskan, fasilitas tersebut tidak berlaku bagi kendaraan yang melakukan penyerahan pertama maupun kendaraan yang melakukan mutasi keluar dari Provinsi Riau.
“Program pemutihan ini tidak berlaku bagi kendaraan yang melakukan penyerahan pertama maupun kendaraan yang melakukan mutasi keluar dari Provinsi Riau. Masyarakat diimbau untuk memeriksa kelengkapan dokumen dan memastikan seluruh persyaratan terpenuhi sebelum mendatangi kantor pelayanan Samsat,” imbaunya.
Selain mendorong pemanfaatan insentif pajak, Bapenda Riau terus memperluas kemudahan pembayaran PKB melalui layanan Samsat Keliling, Samsat Tanjak, dan Samsat Drive Thru.
Samsat Keliling menyediakan pelayanan di sejumlah titik strategis, sedangkan Samsat Tanjak membuka gerai di lokasi yang mudah dijangkau masyarakat, termasuk kawasan depan Purna MTQ Pekanbaru.
Sementara itu, Samsat Drive Thru memungkinkan wajib pajak melakukan pembayaran tanpa harus turun dari kendaraan.
Di Kota Pekanbaru, layanan Samsat Drive Thru tersedia di halaman Kantor Bapenda Riau, Jalan Jenderal Sudirman, serta di Jalan Gajah Mada.
Layanan di Jalan Jenderal Sudirman menerima pembayaran tunai, sedangkan layanan di Jalan Gajah Mada menggunakan metode pembayaran Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS).
Menurut Ninno, Samsat Drive Thru di Jalan Gajah Mada merupakan inovasi layanan Samsat berbasis QRIS yang disebut sebagai yang pertama di Indonesia.
Selain Pekanbaru, layanan Samsat Drive Thru juga tersedia di Ujung Tanjung, Kabupaten Rokan Hilir; Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan; Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir; serta Kota Dumai.
Bapenda Riau mengimbau pemilik kendaraan angkutan barang yang memenuhi persyaratan untuk memanfaatkan program pengurangan PKB sebelum masa berlakunya berakhir. Wajib pajak juga diminta memastikan kelengkapan dokumen agar proses pengajuan dan pembayaran dapat berjalan lancar.