Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo melaksanakan kunjungan kerja ke RSUD Ainun Habibie
Kabupaten Gorontalo, InfoPublik - Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo melaksanakan kunjungan kerja ke RSUD Ainun Habibie, Rabu (28/10/2026).
Kunjungan tersebut diterima oleh Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinkes P2KB) Provinsi Gorontalo, Anang S. Otoluwa, didampingi Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur RSUD Ainun Habibie, Jeane Istanti Dalie, bersama jajaran manajemen rumah sakit.
Kunjungan kerja dilaksanakan dalam rangka meninjau tata kelola dan pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), sekaligus membahas pengembangan layanan kesehatan untuk meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat.
Dalam pertemuan tersebut, Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo bersama jajaran manajemen RSUD membahas sejumlah aspek strategis, meliputi tata kelola kelembagaan, efektivitas operasional, pengelolaan sumber daya, serta kesiapan rumah sakit dalam mengembangkan pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan masyarakat.
Pembahasan itu merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD terhadap penyelenggaraan pelayanan publik, khususnya di sektor kesehatan. Pengelolaan BLUD yang profesional, transparan, dan akuntabel diharapkan dapat mendukung keberlanjutan operasional rumah sakit serta peningkatan kualitas pelayanan dengan tetap mengutamakan keselamatan pasien.
Selain tata kelola BLUD, kunjungan kerja tersebut juga membahas rencana pengembangan layanan kesehatan di RSUD Ainun Habibie, khususnya layanan penyakit kanker dan layanan penyakit mata kelas utama.
Pengembangan layanan tersebut diharapkan dapat memperluas akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan spesialistik sekaligus memperkuat peran RSUD Ainun Habibie sebagai rumah sakit rujukan di Provinsi Gorontalo dan wilayah sekitarnya.
Plt. Direktur RSUD Ainun Habibie, Jeane Istanti Dalie, bersama jajaran manajemen terus mendorong penguatan tata kelola rumah sakit serta kesiapan pengembangan layanan secara terencana dan berkelanjutan.
Upaya tersebut membutuhkan dukungan sumber daya manusia yang kompeten, sarana dan prasarana yang memadai, serta perencanaan anggaran yang efektif. (mcgorontaloprov/ppid)
