Padang Panjang, InfoPublik – Pemerintah Kota (Pemko) Padang Panjang, Sumatra Barat (Sumbar), berharap rencana pembangunan lanjutan Jalan Tol Padang–Pekanbaru ruas Bukittinggi–Sicincin yang dilengkapi akses keluar tol (exit tol) dapat membuka peluang ekonomi baru dan memperkuat konektivitas antardaerah. Keberadaan akses tersebut diharapkan tidak hanya menjadikan Padang Panjang sebagai kota perlintasan, tetapi juga berkembang menjadi kota tujuan wisata, perdagangan, dan jasa.
Wali Kota Padang Panjang, Hendri Arnis, menyambut positif rencana pembangunan tersebut karena dinilai dapat mempercepat pergerakan ekonomi, mempermudah mobilitas masyarakat, serta memangkas waktu tempuh perjalanan.
“Kami mengucapkan terima kasih atas sosialisasi dan dialog ini. Kehadiran jalan tol diharapkan dapat mempercepat pergerakan perekonomian, mempermudah mobilisasi masyarakat, serta memangkas waktu tempuh perjalanan,” ujar Hendri Arnis dalam kegiatan Pre-Sosialisasi dan Dialog Jalan Tol Bukittinggi–Sicincin di Gedung M. Sjafei, Rabu (28/10/2026).
Menurut Hendri, keberadaan exit tol perlu dimanfaatkan secara maksimal untuk mendorong pertumbuhan sektor pariwisata, perdagangan, jasa, dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Karena itu, pemerintah daerah bersama pelaku usaha dan masyarakat perlu menyiapkan sektor-sektor pendukung agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara langsung.
“Kita berharap Padang Panjang tidak hanya menjadi kota perlintasan, tetapi juga menjadi kota tujuan. Dengan adanya akses tol, kita ingin aktivitas ekonomi semakin berkembang dan kesejahteraan masyarakat ikut meningkat,” katanya.
Meski mendukung pembangunan, Hendri mengingatkan agar perencanaan trase dan pelaksanaan proyek memperhatikan dampaknya terhadap lahan milik masyarakat, terutama lahan pertanian dan jaringan irigasi yang menunjang kegiatan pertanian.
“Kami tidak menolak pembangunan ini. Namun, apabila ada lahan masyarakat yang terdampak, mohon dicarikan solusi yang baik. Jangan sampai pembangunan mengganggu sistem irigasi, terutama yang digunakan untuk mendukung aktivitas pertanian masyarakat,” tegasnya.
Ia berharap berbagai persoalan yang berpotensi muncul dapat dibahas secara terbuka dengan melibatkan pemerintah, penyelenggara pembangunan, dan masyarakat. Dengan demikian, pembangunan infrastruktur dapat berjalan tanpa mengabaikan hak serta kepentingan warga.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, menegaskan pembangunan lanjutan Jalan Tol Bukittinggi–Sicincin merupakan kebutuhan strategis untuk meningkatkan konektivitas dan memperlancar mobilitas masyarakat di Sumatra Barat.
Ia menilai kelanjutan ruas tol dari Sicincin menuju Bukittinggi yang direncanakan melintasi Padang Panjang memiliki nilai strategis, tidak hanya bagi sektor transportasi, tetapi juga pengembangan ekonomi dan pemerataan pembangunan.
Namun, Andre mengingatkan agar aspek lingkungan dan kepentingan masyarakat menjadi bagian penting dalam perencanaan. Kajian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), dampak terhadap lahan pertanian, keberlanjutan irigasi sawah, serta kebutuhan akses penghubung masyarakat perlu dikaji secara menyeluruh.
“Semua harus dikaji dengan baik, termasuk dampak terhadap pertanian, irigasi sawah yang terdampak, dan kebutuhan akses penghubung masyarakat. Kita ingin pembangunan berjalan, tetapi kepentingan masyarakat juga harus tetap terlindungi,” ujarnya.
Selain jalan tol, Andre menyampaikan rencana pengembangan konektivitas transportasi lainnya di Sumatra Barat. Pembangunan tol ditargetkan berlanjut pada awal 2027, sedangkan reaktivasi jalur kereta api dari Kayu Tanam menuju Padang Panjang direncanakan pada pertengahan 2027. Kedua proyek tersebut diharapkan saling melengkapi dan memberikan lebih banyak pilihan transportasi bagi masyarakat.
Di kesempatan yang sama, Direktur Utama PT Hutama Karya Koentjoro mengungkapkan rencana pembangunan lanjutan Jalan Tol Padang–Pekanbaru ruas Bukittinggi–Sicincin akan melintasi wilayah Padang Panjang dan dilengkapi akses keluar tol.
Berdasarkan pemaparan dalam kegiatan tersebut, panjang jalan utama (main road) yang berada di wilayah Padang Panjang diperkirakan mencapai 4,8 kilometer, dengan panjang jalan akses sekitar 1,5 kilometer. Adapun bidang tanah yang terdata dalam rencana pembangunan mencapai 352 bidang, dengan luas keseluruhan sekitar 56,84 hektare.
Koentjoro berharap rencana pembangunan tersebut mendapat dukungan pemerintah daerah, masyarakat, tokoh adat, dan seluruh pemangku kepentingan agar tahapan persiapan dapat berjalan dengan baik.
Turut hadir Wakil Direktur Utama PT Hutama Karya Sugeng Rochadi, Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatra Barat Elsa Putra Friandi, Wakil Wali Kota Padang Panjang Allex Saputra, unsur Forkopimda, kepala organisasi perangkat daerah (OPD) dan lurah terkait, niniak mamak, bundo kanduang, tokoh masyarakat, tokoh adat Kanagarian Gunuang, serta pihak terkait lainnya. (rifki)