Wakil Bupati Tanah Datar Ahmad Fadly menghadiri pra sosialisasi rencana pembangunan Jalan Tol Sicincin–Bukittinggi yang menghadirkan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade. (foto: MC Tanah Datar)
Tanah Datar, InfoPublik – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tanah Datar, Sumatra Barat (Sumbar), mendorong agar aspirasi masyarakat menjadi pertimbangan penting dalam perencanaan pembangunan Jalan Tol Sicincin–Bukittinggi, khususnya terkait pembebasan lahan, perlindungan lahan pertanian, jaringan irigasi, dan akses antarpermukiman.
Wakil Bupati Tanah Datar, Ahmad Fadly, mengatakan pembangunan jalan tol berpotensi meningkatkan konektivitas dan memberikan manfaat bagi masyarakat Sumatra Barat. Namun, perencanaan dan pelaksanaannya harus memperhatikan kondisi serta kepentingan warga yang terdampak.
“Pada dasarnya pembangunan jalan tol ini merupakan sesuatu yang positif bagi Sumatra Barat dan akan bermanfaat bagi masyarakat luas. Akan tetapi, persoalannya berkaitan dengan pembebasan lahan. Untuk itu, melalui pertemuan ini mari kita cari solusi terbaik,” ujar Ahmad Fadly dalam pra-sosialisasi rencana pembangunan Tol Sicincin–Bukittinggi di Gedung Serbaguna Kecamatan X Koto, Rabu (28/10/2026).
Ia berharap masyarakat, terutama niniak mamak yang tanah kaumnya berpotensi dilalui trase jalan tol, dapat menyimak penjelasan dan menyampaikan aspirasi secara terbuka. Musyawarah, menurutnya, diperlukan agar berbagai persoalan dapat dibahas dan dicarikan penyelesaian bersama.
Ahmad Fadly juga menilai pembangunan jalur alternatif perlu menjadi perhatian mengingat akses penghubung di kawasan Lembah Anai kerap menghadapi kemacetan, kecelakaan, dan longsor. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya upaya meningkatkan konektivitas antarwilayah di Sumatra Barat.
Dalam kegiatan yang menghadirkan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, tersebut, masyarakat diberi ruang menyampaikan masukan sebelum trase jalan tol ditetapkan.
Andre mengatakan, pra-sosialisasi dilakukan untuk membuka komunikasi dan menghimpun aspirasi warga sejak tahap awal perencanaan. Hingga saat ini, trase jalan tol belum diputuskan sehingga masukan masyarakat, terutama terkait lahan pertanian, irigasi, dan akses antarkampung, masih dapat menjadi bahan pembahasan.
“Kami hadir untuk mendengar aspirasi yang diawali dengan pra-sosialisasi rencana pembangunan Tol Sicincin–Bukittinggi. Terkait tol ini, trase belum diputuskan. Karena itu, kami ingin berdialog dan menyerap aspirasi warga mengenai dampak pembangunan, terutama terhadap lahan pertanian, irigasi, dan akses antarkampung,” kata Andre.
Ia menjelaskan, pembangunan jalan tol tersebut direncanakan untuk mengatasi keterbatasan jalur penghubung di Sumatra Barat. Selama ini, perjalanan dari Padang menuju Padang Panjang, Bukittinggi, dan sejumlah daerah lainnya masih bergantung pada jalur yang rentan terganggu, terutama di kawasan Lembah Anai dan jalur alternatif Malalak.
“Sumatra Barat membutuhkan terobosan. Sejak saya kecil sampai sekarang, jalur Padang menuju Bukittinggi masih itu-itu saja. Akibatnya, kemacetan terjadi di mana-mana. Ketika Lembah Anai putus, kita tidak memiliki jalur alternatif lainnya yang memadai,” ujarnya.
Andre menegaskan, pembangunan harus tetap memperhatikan keberlangsungan mata pencaharian masyarakat. Penggantian lahan terdampak akan memperhitungkan kondisi di lapangan, termasuk tanah, tanaman, dan bangunan yang berada di atasnya.
“Jangan sampai pertanian masyarakat terganggu. Kalau ada persoalan irigasi, harus dicarikan solusinya. Kita juga harus memastikan kampung-kampung tidak terpisah. Pembangunan ini harus membawa manfaat bagi masyarakat dan generasi berikutnya,” katanya.
Sementara itu, Direktur Utama PT Hutama Karya, Koentjoro, menyampaikan bahwa rencana trase jalan tol ruas Padang Panjang–Bukittinggi di wilayah Kabupaten Tanah Datar diperkirakan membentang sepanjang 18 kilometer dan melintasi Kecamatan X Koto serta Batipuh.
Ia berharap masyarakat mendukung proses perencanaan tersebut. Masukan dan saran warga akan menjadi bahan evaluasi untuk menyempurnakan data sebelum konsultasi publik berikutnya. Koentjoro juga menyampaikan permohonan maaf apabila pendataan awal di lapangan menimbulkan ketidaknyamanan bagi masyarakat.
Dalam sesi dialog, sejumlah tokoh masyarakat menyampaikan kekhawatiran mengenai dampak pembangunan terhadap lahan pertanian produktif, mata pencaharian petani, dan jaringan irigasi. Mereka meminta informasi mengenai trase disampaikan secara transparan serta penyelesaian persoalan lahan dilakukan melalui musyawarah.
Tokoh adat juga mengusulkan validasi data kepemilikan tanah dan pembahasan potensi bagi hasil untuk nagari. Berbagai masukan tersebut diharapkan menjadi bahan pertimbangan dalam penyempurnaan rencana pembangunan agar proyek jalan tol dapat memberikan manfaat tanpa mengabaikan kepentingan masyarakat setempat.
