Wakil Bupati Pulang Pisau, Ahmad Jayadikarta (tiga dari kiri), melakukan kunjungan kerja ke Dinas LHK Kabupaten Katingan, Selasa (27/10/2026),
PULANG PISAU, InfoPublik - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pulang Pisau mengakselerasi penataan potensi sumber daya alam daerah melalui penjajakan kerja sama tata kelola perdagangan karbon.
Komitmen pelestarian lingkungan ini diwujudkan melalui kunjungan kerja strategis ke Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Kabupaten Katingan, Selasa (27/10/2026).
Rombongan yang dipimpin oleh Wakil Bupati Pulang Pisau, Ahmad Jayadikarta, berdialog secara komprehensif bersama jajaran Pemkab Katingan mengenai mekanisme pengelolaan ekosistem karbon.
Pemetaan potensi cadangan karbon daerah diproyeksikan tidak hanya menyasar aspek perlindungan ekosistem hutan dan lahan gambut, melainkan juga menjadi instrumen baru untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Wakil Bupati Pulang Pisau menegaskan, perancangan regulasi dan ekosistem tata kelola karbon membutuhkan proses yang panjang, berkelanjutan, serta memuat visi strategis yang melintasi periode kepemimpinan birokrasi.
Langkah awal ini dieksekusi agar fondasi kebijakan perdagangan karbon di Pulang Pisau dapat diwariskan dengan kuat kepada jajaran pemerintahan berikutnya.
"Dalam persoalan ini, mungkin sampai akhir masa jabatan saya belum sepenuhnya selesai, namun nantinya akan ada pihak yang melanjutkan dan mengelolanya sehingga bisa memberikan manfaat bagi masyarakat dan anak cucu kita," ujar Ahmad Jayadikarta menyoroti pentingnya keberlanjutan program daerah.
Langkah ini ditempuh guna memastikan bahwa kekayaan flora dan jasa lingkungan yang dimiliki masyarakat Pulang Pisau tidak terbuang sia-sia tanpa tata kelola bisnis yang transparan.
Kemitraan dengan entitas swasta maupun lembaga donor internasional diproyeksikan akan menjadi pintu masuk utama penciptaan lapangan kerja hijau (green jobs) bagi warga lokal.
Sementara itu, Kepala DLHK Pulang Pisau, Godfridson, memaparkan, instansinya bergerak cepat menindaklanjuti masukan teknis dari Pemkab Katingan melalui pemetaan spasial dan penghimpunan basis data karbon.
Inventarisasi wilayah potensial tersebut krusial agar negosiasi hak guna dan penyaluran insentif ekologi memiliki landasan saintifik yang valid.
"Dari pertemuan ini, kami mendapatkan ilmu dan wawasan baru terkait pengelolaan karbon di mana ke depan kami akan terus belajar dan menyiapkan data-data yang diperlukan agar potensi karbon di Kabupaten Pulang Pisau dapat dikelola dengan baik," ungkap Godfridson.
Kerja sama dan pertukaran pengetahuan antarpemerintah daerah di Kalimantan Tengah ini diproyeksikan sanggup membuka ruang investasi hijau yang berkelanjutan.
Pengelolaan komoditas jasa lingkungan secara bijak diyakini akan mengintegrasikan pertumbuhan ekonomi daerah dengan kepastian kelestarian alam bagi generasi mendatang. (MC Kab. Pulang Pisau/Faisal/Barsel)
