Otoritas perencanaan pembangunan memproyeksikan kebutuhan anggaran sebesar Rp120 miliar guna mengeksekusi 73 program intervensi keselamatan keluarga hingga lima tahun ke depan.
PARIGI MOUTONG, InfoPublik - Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong merombak total cetak biru layanan kesehatan dasar guna menekan lonjakan fatalitas ibu hamil dan balita yang tercatat meningkat tajam sepanjang tahun lalu.
Tingginya kerentanan nyawa kelompok ibu dan anak ini dibedah secara komprehensif dalam pendampingan penyusunan Kerangka Kerja Nasional Penurunan Kematian Ibu dan Anak bersama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) pada Senin (19/10/2026).
Rekam jejak medis daerah mendata fatalitas anak di bawah usia lima tahun melonjak drastis dari 60 kasus pada 2024 menjadi 81 insiden pada 2025.
Dari total hilangnya nyawa balita tersebut, 70 di antaranya menimpa bayi yang baru lahir, sementara kasus ibu meninggal saat persalinan turut merangkak naik menyentuh angka 10 kejadian.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Parigi Moutong, Irwan, menegaskan, negara wajib menata ulang sistem perlindungan medis.
"Angka ini menjadi pengingat keras bagi kita semua bahwa masih teramat banyak sistem yang wajib diperbaiki, mulai dari layanan kesehatan bagi remaja, pemeriksaan kehamilan, persalinan, hingga perawatan bayi dan balita," tegas Irwan.
Penelusuran struktural di lapangan menemukan celah besar dalam penanganan kedaruratan, di mana delapan pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) tingkat kecamatan hingga kini belum mampu menjalankan standar Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED).
Sebagai langkah intervensi cepat, pemerintah daerah mematok enam fasilitas medis di Mepanga, Palasa, Tinombo, Sumbersari, Sienjo, dan Parigi sebagai lokus penanganan utama.
Guna mengeksekusi 73 lapis program penyelamatan ganda ini, otoritas lintas instansi memproyeksikan serapan anggaran mencapai Rp120 miliar.
Skema pendanaan ini sejalan dengan penjabaran Asta Cita di sektor kesehatan, yang tidak sekadar difokuskan untuk belanja ranjang pasien, tetapi langsung disuntikkan guna membangun akses jalan raya, saluran air bersih, dan sanitasi lingkungan yang menopang keselamatan fisik ibu hamil.
Penyelarasan rencana kerja antarorganisasi perangkat daerah ini tengah dirumuskan secara terpadu ke dalam Rencana Aksi Daerah periode 2026–2030.
Arsitektur kebijakan jangka panjang tersebut didesain secara terukur agar setiap ibu memiliki jaminan melahirkan dengan selamat tanpa harus bertaruh nyawa akibat keterlambatan penanganan fasilitas medis. (MC Parigi Moutong/Germawan/Ard)
