_compressed.jpeg)
Konsultasi Publik Pembebasan Lahan Pengalihan Jalan Dr. Syarief Thayeb ke Jalan Seulanga yang digelar di Kantor Camat Kuta Alam, Banda Aceh, Kamis (1/10/2026).
Banda Aceh, InfoPublik – Pemerintah Kota Banda Aceh menyiapkan pembebasan lahan untuk mendukung pengalihan Jalan Dr. Syarief Thayeb ke Jalan Seulanga sekaligus memperluas akses jalan di sekitar Rumah Sakit Umum Daerah Zainoel Abidin (RSUDZA).
Rencana tersebut dibahas dalam Konsultasi Publik Pembebasan Lahan Pengalihan Jalan Dr. Syarief Thayeb ke Jalan Seulanga yang digelar di Kantor Camat Kuta Alam, Banda Aceh, Kamis (1/10/2026).
Asisten Pemerintah Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Banda Aceh sekaligus Ketua Tim Persiapan Pembebasan Lahan, Bachtiar, mengatakan konsultasi publik dilakukan untuk memastikan masyarakat terdampak memperoleh informasi yang jelas mengenai rencana pembebasan tanah tersebut.
"Informasi ini harus betul-betul diterima oleh masyarakat, sehingga masyarakat tahu persis apa yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh dan untuk apa dilakukan," ujar Bachtiar.
Menurut dia, pemerintah sebelumnya telah melakukan sosialisasi dan memasang tanda pada lokasi yang masuk dalam rencana pembebasan lahan. Tahapan tersebut mendapat dukungan dari masyarakat.
Pemerintah Kota Banda Aceh juga menyediakan ruang konsultasi di Kantor Dinas PUPR Kota Banda Aceh bagi masyarakat yang ingin memperoleh informasi atau berkonsultasi mengenai proses pembebasan tanah.
Bachtiar mengapresiasi dukungan masyarakat terhadap rencana tersebut. Menurutnya, dukungan pemilik tanah dan bangunan terdampak menjadi bagian penting dalam kelancaran proses pembangunan untuk mendukung pelayanan publik.
"Alhamdulillah, masyarakat mendukung program pembebasan tanah ini. Ini patut kami apresiasi dan kami ucapkan terima kasih kepada seluruh warga yang telah memberikan perhatian serta dukungannya," katanya.
Konsultasi publik tersebut turut dihadiri perwakilan Pemerintah Kota Banda Aceh, Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh, RSUDZA, Dinas PUPR, Dinas Perkim, unsur kecamatan dan pemerintahan gampong, serta masyarakat pemilik tanah dan bangunan yang berada di lokasi terdampak.
