Kalbar Raih TPID Provinsi Berkinerja Terbaik 2026
Jakarta, InfoPublik – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional. Di tengah fokus penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang masih berlangsung di berbagai wilayah, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat tetap mampu menjaga stabilitas ekonomi daerah.
Kinerja tersebut mendapat pengakuan nasional melalui penghargaan TPID Provinsi Berkinerja Terbaik 2026 yang diterima Pemprov Kalbar dalam ajang TPID Awards 2026, Jakarta, Kamis (24/9/2026). Dalam daftar penerima TPID Provinsi Berkinerja Terbaik 2026, Kalimantan Barat tercatat bersama Provinsi Lampung, Jawa Tengah, Gorontalo, dan Papua.
Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan menyampaikan penghargaan tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh pihak yang selama ini terlibat dalam pengendalian inflasi di Kalimantan Barat.
“Penghargaan ini merupakan hasil kerja bersama. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat tidak bisa bekerja sendiri dalam menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi. Ada pemerintah kabupaten dan kota, Bank Indonesia, instansi terkait, pelaku usaha, serta seluruh pihak yang bersama-sama menjaga ketersediaan dan keterjangkauan kebutuhan masyarakat,” ujar Ria Norsan saat diminta tanggapan terkait penghargaan yang diperoleh Pemprov Kalbar.
Menurutnya, penghargaan tersebut tidak boleh berhenti sebagai sebuah capaian, tetapi harus menjadi motivasi untuk meningkatkan kinerja pengendalian inflasi di daerah.
“Yang paling penting adalah bagaimana penghargaan ini menjadi motivasi bagi kita untuk terus bekerja. Kita harus memastikan kebutuhan pokok masyarakat tersedia, distribusinya lancar, harganya terjangkau, dan daya beli masyarakat tetap terjaga,” katanya.
Tetap Berprestasi di Tengah Karhutla
Capaian tersebut diraih ketika Kalimantan Barat masih menghadapi kondisi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang penanganannya terus dilakukan. Meski di tengah fokus penanganan karhutla, namun Kalbar masih dapat bersaing di tingkat nasional. Kondisi tersebut menjadi salah satu tantangan yang harus dihadapi pemerintah daerah secara bersamaan dengan upaya menjaga stabilitas ekonomi.
Berbagai langkah tetap dilakukan secara simultan, mulai dari pengendalian inflasi, menjaga ketersediaan dan keterjangkauan pangan, memastikan kelancaran distribusi, hingga memperkuat daya beli masyarakat.
“Di tengah berbagai tantangan yang kita hadapi, termasuk karhutla yang saat ini masih dalam penanganan, pemerintah tetap harus memastikan stabilitas ekonomi dan kebutuhan masyarakat tetap terjaga. Mari kita bersama-sama memperkuat sinergi, menjaga ketersediaan pangan, kelancaran distribusi, dan daya beli masyarakat. Penghargaan ini menjadi motivasi bagi kita untuk terus bekerja dan memberikan yang terbaik bagi masyarakat Kalimantan Barat,” ujar Ria Norsan.
Pada momentum yang sama, Kota Pontianak juga meraih penghargaan TP2DD Kota Terbaik 2026 dalam ajang Championship TP2DD 2026. Kota Pontianak tercatat bersama Kota Medan, Tangerang Selatan, Makassar, dan Kupang sebagai penerima penghargaan tersebut.
Forum nasional tersebut menjadi momentum penguatan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, Bank Indonesia, OJK, serta berbagai pemangku kepentingan dalam menjaga stabilitas harga, memperkuat ketahanan pangan, sekaligus mempercepat transformasi dan digitalisasi ekonomi daerah.
Menteri Dalam Negeri RI Tito Karnavian dalam sambutannya menyampaikan bahwa pengendalian inflasi tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi juga membutuhkan peran aktif pemerintah daerah. Menurutnya, inflasi yang terjadi merupakan agregat dari berbagai upaya yang dilakukan pemerintah pusat dan daerah.
Tito juga menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam memperkuat konsumsi rumah tangga, menjaga belanja daerah, mendorong investasi melalui kemudahan perizinan, serta mengembangkan hilirisasi berbasis potensi daerah.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa perekonomian Indonesia pada semester pertama 2026 tetap tumbuh solid. Namun, berbagai risiko tetap perlu diantisipasi, terutama yang berkaitan dengan kondisi cuaca ekstrem dan fenomena El Niño yang dapat berdampak terhadap sektor pangan.
Ia menekankan pentingnya optimalisasi pengelolaan air dan irigasi, percepatan tanam, pengaturan pola tanam, serta pemetaan wilayah pertanian sebagai bagian dari upaya menjaga ketahanan pangan dan stabilitas harga.
Dalam upaya pengendalian inflasi di daerah, sinergi terus diperkuat melalui berbagai langkah strategis, antara lain menjaga ketersediaan dan keterjangkauan pangan, memastikan kelancaran distribusi, memperkuat koordinasi antarinstansi, serta memantau perkembangan harga dan pasokan komoditas.
Sementara itu, percepatan dan perluasan digitalisasi daerah diarahkan untuk memperkuat ekosistem ekonomi digital melalui optimalisasi transaksi pemerintah daerah, elektronifikasi transaksi, inovasi layanan, peningkatan literasi keuangan, serta penguatan konektivitas sistem pembayaran.
Raihan TPID Provinsi Berkinerja Terbaik 2026 menjadi bentuk apresiasi atas sinergi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat bersama pemerintah kabupaten/kota, Bank Indonesia, serta seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi daerah.
Capaian tersebut sekaligus menjadi motivasi bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk terus memperkuat koordinasi dan menghadirkan langkah-langkah konkret dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah.
Ke depan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat bersama pemerintah kabupaten/kota dan seluruh pemangku kepentingan akan terus memperkuat pengendalian inflasi, ketahanan pangan, serta transformasi digital daerah sebagai bagian dari upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Agenda tersebut semula dijadwalkan dihadiri Presiden Republik Indonesia untuk menyerahkan penghargaan kepada para penerima. Namun, karena berhalangan hadir, penyerahan penghargaan diwakili Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto yang sekaligus membuka kegiatan. Rakornas turut dihadiri kepala daerah se-Indonesia, Menteri Dalam Negeri RI Tito Karnavian, Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destry Damayanti, serta Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi.
