Kota Gorontalo, InfoPublik – Kepala Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dinsosdukcapil) Provinsi Gorontalo, Reflin Buata menegaskan, pemerintah daerah terus melakukan berbagai intervensi kebijakan dan program untuk menangani kemiskinan melalui Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD).
Menurutnya, sejumlah program pemerintah daerah diarahkan untuk membantu pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat sekaligus mendorong peningkatan kemandirian ekonomi.
“Di tingkat pemerintah daerah ada beberapa program, di antaranya Bantuan Langsung Pangan Pemerintah Provinsi Gorontalo atau BLP3G dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP),” kata Reflin Buata di hadapan sejumlah mahasiswa Jurusan Administrasi Publik Universitas Negeri Gorontalo (UNG), Kamis (24/9/2026).
Audiensi yang berlangsung di ruang kerja Kadinsosdukcapil tersebut membahas sejumlah isu pemerintahan dan pembangunan, khususnya terkait upaya Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam menangani persoalan kemiskinan.
Dalam pertemuan itu, mahasiswa menggali lebih jauh peran Dinsosdukcapil dalam pengentasan kemiskinan, termasuk pemanfaatan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai salah satu basis data dalam pelaksanaan program perlindungan sosial.
Selain program pemerintah provinsi, kata Reflin, pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial RI juga menjalankan berbagai program perlindungan sosial, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan pangan.
Ia menegaskan, penanggulangan kemiskinan membutuhkan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah serta berbagai lembaga dan pihak lainnya.
“Penanganan kemiskinan membutuhkan sinkronisasi program antara pemerintah pusat dan daerah. Termasuk dukungan dari lembaga lain seperti Baznas Provinsi Gorontalo melalui bantuan sembako maupun bantuan modal usaha,” ungkapnya.
Dalam audiensi tersebut, mahasiswa juga mendapatkan penjelasan mengenai pentingnya penggunaan data yang akurat dalam menentukan sasaran penerima manfaat program pemerintah.
Reflin menyampaikan, DTSEN menjadi bagian penting dalam memastikan intervensi pemerintah lebih tepat sasaran, sehingga program yang diberikan dapat menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Audiensi tersebut berlangsung dalam suasana dialogis. Mahasiswa tidak hanya mendapatkan penjelasan mengenai kebijakan pemerintah, tetapi juga dapat berdiskusi langsung mengenai tantangan pembangunan dan penanggulangan kemiskinan di Provinsi Gorontalo. (mcgorontaloprov/owan)