Padang Panjang, InfoPublik - Pemerintah Kota (Pemko) Padang Panjang, Sumatra Barat (Sumbar), memperkuat transformasi pemerintahan digital melalui kerja sama dengan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Kerja sama ini diarahkan untuk memperluas pemanfaatan sertifikat elektronik dan Tanda Tangan Elektronik (TTE), sekaligus memperkuat keamanan, keaslian, dan kepercayaan terhadap dokumen serta layanan pemerintahan digital.
Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang Harry Rizka Perdana dan Kepala BSrE BSSN Jonathan Gerhard Tarigan di Kantor BSrE BSSN, Jakarta, Rabu (23/9/2026). Penandatanganan disaksikan Wali Kota Padang Panjang, Hendri Arnis, dan Kepala Biro Hukum dan Komunikasi Publik BSSN, Brigjen TNI Berty Beatus Willem Sumakud.
Wali Kota Padang Panjang, Hendri Arnis, mengatakan, digitalisasi pemerintahan harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dengan tetap menempatkan aspek keamanan sebagai bagian penting dalam setiap proses.
“Digitalisasi pemerintahan bukan hanya tentang memindahkan proses dari manual menjadi elektronik. Yang tidak kalah penting adalah memastikan setiap layanan dan dokumen digital memiliki jaminan keamanan, keaslian, dan dapat dipercaya,” ujar Hendri.
Menurutnya, penerapan sertifikat elektronik dan TTE merupakan bagian dari upaya membangun tata kelola pemerintahan yang lebih cepat, efisien, dan akuntabel. Kemajuan teknologi, katanya, harus diiringi penguatan keamanan dan kepercayaan agar transformasi digital tidak sekadar mengubah cara kerja, tetapi juga memberikan kepastian dalam setiap proses administrasi pemerintahan.
Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang Harry Rizka Perdana mengatakan, kerja sama dengan BSrE BSSN menjadi salah satu langkah strategis Pemko Padang Panjang dalam memperkuat penerapan pemerintahan digital.
“Penguatan pemerintahan digital harus berjalan seiring dengan penguatan keamanan digital. Semakin banyak proses pemerintahan yang terdigitalisasi, semakin penting memastikan identitas pengguna, dokumen, proses, dan transaksi elektronik terlindungi serta dapat diverifikasi,” jelasnya.
Dalam kerja sama tersebut, BSrE BSSN memaparkan berbagai layanan sertifikasi elektronik yang dapat dimanfaatkan pemerintah daerah. Layanan tersebut mencakup empat kelompok utama, yakni sertifikat elektronik, aplikasi, integrasi sistem sertifikasi elektronik, serta literasi sertifikasi elektronik.
Pada kelompok sertifikat elektronik, layanan yang tersedia meliputi TTE dan Segel Elektronik. Sementara pada kelompok aplikasi terdapat Aplikasi Manajemen Sertifikat Elektronik yang mendukung pengelolaan sertifikat.
Untuk kelompok integrasi sistem sertifikasi elektronik, layanan mencakup Instalasi Modul Sertifikat Elektronik serta Uji Penerapan Modul Sertifikat Elektronik. Layanan tersebut mendukung integrasi sertifikasi elektronik ke dalam sistem maupun aplikasi yang digunakan instansi pemerintah.
Adapun kelompok literasi sertifikasi elektronik mencakup konsultasi, bimbingan teknis, sosialisasi, serta penyediaan data sertifikat elektronik.
Harry mengatakan, berbagai layanan tersebut akan dioptimalkan sesuai kebutuhan Pemko Padang Panjang dalam mengembangkan pemerintahan digital.
“Kerja sama ini memberikan ruang bagi kami untuk memperkuat penerapan sertifikasi elektronik secara lebih terintegrasi. Bukan hanya pada penggunaan tanda tangan elektronik, tetapi juga pada pengelolaan sertifikat, integrasi sistem, pengujian penerapan hingga dukungan konsultasi dan bimbingan teknis,” katanya.
Sementara itu, Berty mengatakan, penguatan sertifikasi elektronik merupakan bagian penting dalam membangun kepercayaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan digital. Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah daerah dan BSrE BSSN menjadi bagian dari upaya mendorong pemanfaatan teknologi digital secara aman dan bertanggung jawab.
Melalui kerja sama tersebut, Pemko Padang Panjang diharapkan dapat mengembangkan layanan pemerintahan digital yang tidak hanya lebih cepat dan terintegrasi, tetapi juga memiliki sistem keamanan serta keandalan dokumen elektronik yang memadai.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Sandiman Ahli Utama BSSN Hasto Prastowo, Kepala Bidang Operasional Layanan BSrE BSSN Abdul Khairul Zaka, Inspektur Kota Padang Panjang Ferino Romiko, serta jajaran BSSN dan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang. (cigus)
