Kepala Bapperida Batang Bagus Pambudi diskusi pendekatan solusi berbasis alam untuk pertanggungjawaban abrasi dan perlindungan ekosistem dan rencana pembaharuan dokumen status lingkungan pesisir, di Hotel Kiyana Batang, Kabupaten Batang.
Batang, InfoPublik - Yayasan Humanis dan Inovasi Sosial menggelar Pertemuan Tim Koordinasi Pengelolaan Pesisir Terpadu (PMO) Kabupaten Batang sebagai bagian dari upaya memperkuat koordinasi dan kolaborasi dalam pengelolaan wilayah pesisir secara berkelanjutan, di Hotel Kiyana Batang, Kabupaten Batang, Selasa (22/9/2026).
Pertemuan tersebut menjadi ruang bersama bagi para pihak untuk membahas berbagai persoalan dan tantangan pengelolaan pesisir, khususnya terkait abrasi, perlindungan ekosistem, serta penguatan perencanaan lingkungan di wilayah pesisir Kabupaten Batang.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Batang Bagus Pambudi mengatakan, salah satu agenda utama dalam pertemuan adalah diskusi mengenai pendekatan solusi berbasis alam (Nature-based Solutions/NbS) untuk merespons persoalan abrasi sekaligus memperkuat perlindungan ekosistem pesisir. Pendekatan ini diarahkan untuk mendorong upaya penanganan abrasi yang tidak hanya berorientasi pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga mempertimbangkan fungsi ekosistem alami seperti mangrove dan vegetasi pesisir dalam memberikan perlindungan terhadap wilayah pantai.
“Diskusi juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas pihak dalam merumuskan langkah-langkah pengelolaan pesisir. Keterlibatan pemerintah, masyarakat, organisasi masyarakat sipil, akademisi, serta pemangku kepentingan lainnya dinilai penting agar upaya perlindungan pesisir dapat dilakukan secara terpadu dan sesuai dengan kondisi serta kebutuhan masyarakat di wilayah pesisir,” jelasnya.
Selain membahas solusi berbasis alam, pertemuan turut membahas rencana pembaruan dokumen status lingkungan pesisir Kabupaten Batang. Pembaruan dokumen tersebut diharapkan dapat menyediakan informasi yang lebih aktual mengenai kondisi lingkungan pesisir, berbagai tekanan yang dihadapi, serta potensi yang dapat dikembangkan secara berkelanjutan.
“Dokumen status lingkungan tersebut juga diharapkan dapat menjadi salah satu bahan pendukung dalam penyusunan kebijakan, perencanaan program, serta pengambilan keputusan terkait pengelolaan wilayah pesisir di Kabupaten Batang,” harapnya.
Melalui pertemuan PMO ini, Yayasan Humanis dan Inovasi Sosial mendorong terbangunnya koordinasi yang lebih kuat antar-pihak serta lahirnya langkah nyata untuk mewujudkan pengelolaan pesisir Kabupaten Batang yang adaptif, kolaboratif, dan berkelanjutan.
“Pengelolaan pesisir membutuhkan kerja bersama dan pendekatan yang mampu menjaga keseimbangan antara perlindungan lingkungan, keberlanjutan ekosistem, dan kebutuhan masyarakat. Karena itu, koordinasi serta pembaruan data dan dokumen lingkungan menjadi bagian penting dalam menentukan langkah ke depan,” demikian pokok pembahasan dalam pertemuan tersebut,” tegasnya.
Sementara itu, Narasumber dari Universitas Diponegoro (UNDIP) Semarang Wiwandari Handayani, menyampaikan bahwa pengelolaan wilayah pesisir perlu dilakukan secara terpadu dengan memperhatikan keterkaitan antara kondisi lingkungan, aktivitas masyarakat, serta berbagai risiko yang dihadapi kawasan pesisir.
Menurutnya, pendekatan berbasis alam dapat menjadi salah satu alternatif dalam menghadapi persoalan abrasi sekaligus menjaga keberlanjutan ekosistem pesisir. Upaya tersebut perlu dilakukan dengan melihat karakteristik dan kondisi masing-masing wilayah, sehingga solusi yang diterapkan tidak bersifat seragam.
“Penanganan persoalan pesisir, termasuk abrasi, perlu melihat sistem pesisir secara keseluruhan. Pendekatan berbasis alam penting untuk dikembangkan karena tidak hanya berorientasi pada perlindungan wilayah, tetapi juga mempertahankan fungsi ekosistem dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar dia.
Ia juga menekankan, pentingnya ketersediaan data dan informasi lingkungan yang mutakhir sebagai dasar dalam menentukan kebijakan dan program pengelolaan pesisir.
“Pembaruan dokumen status lingkungan menjadi penting untuk memastikan bahwa perencanaan yang dilakukan benar-benar berdasarkan kondisi terkini. Data tersebut dapat menjadi dasar untuk menentukan prioritas intervensi sekaligus memperkuat koordinasi antar-pemangku kepentingan,” pungkasnya.
Wiwandari berharap, forum Tim Koordinasi Pengelolaan Pesisir Terpadu (PMO) dapat menjadi ruang kolaborasi yang mempertemukan berbagai pihak, sehingga pengelolaan pesisir Kabupaten Batang dapat dilakukan secara lebih terintegrasi, adaptif, dan berkelanjutan. (MC Batang, Jateng/Jumadi)
