Apel Gabungan sekaligus Gebyar Panutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Tahun 2026, di Gedung Abdul Wahid HK., Selasa (22/9/2026).
Hulu Sungai Utara – Kepatuhan membayar pajak bukan hanya kewajiban, tetapi juga wujud nyata gotong royong masyarakat dalam mendukung pembangunan daerah.
Hal tersebut menjadi salah satu penekanan Bupati Hulu Sungai Utara (HSU) H. Sahrujani saat menghadiri Apel Gabungan sekaligus Gebyar Panutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Tahun 2026, di Gedung Abdul Wahid HK, Selasa 922/9/2026).
Kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten HSU bekerja sama dengan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Kalimantan Selatan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat kesadaran masyarakat agar semakin tertib memenuhi kewajiban perpajakan.
Bupati Sahrujani menegaskan bahwa pajak kendaraan bermotor memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
Setiap kontribusi pajak yang dibayarkan masyarakat, menurutnya, menjadi bagian dari sumber pendanaan pembangunan daerah.
“Pajak kendaraan bermotor bukan sekadar kewajiban administrasi, tetapi merupakan bentuk nyata partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan daerah,” ujarnya.
Ia menjelaskan, penerimaan pajak turut mendukung berbagai kebutuhan pembangunan, mulai dari pembangunan dan pemeliharaan jalan serta jembatan, pelayanan kesehatan dan pendidikan, pengendalian banjir, hingga peningkatan kualitas pelayanan publik.
Sejalan dengan semangat HSU Bangkit, Bupati juga mengajak seluruh jajaran pemerintah daerah untuk terus membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan berorientasi pada pelayanan.
Budaya taat pajak pun diharapkan tidak hanya menjadi slogan, tetapi dimulai dari keteladanan para aparatur pemerintah dan seluruh elemen masyarakat.
“Untuk itu, saya mengajak seluruh ASN, perangkat desa, pelaku usaha, BUMDes serta masyarakat Kabupaten HSU untuk menjadi panutan dalam memenuhi kewajiban perpajakan, dimulai dari diri sendiri dan lingkungan terdekat,” ajaknya.
Bupatimengatakan, Pemerintah Kabupaten HSU terus mendorong sejumlah program prioritas dalam mewujudkan HSU Bangkit. Di antaranya peningkatan kualitas infrastruktur dan konektivitas antarwilayah, penguatan sektor pertanian dan ketahanan pangan, penanganan kawasan rawan banjir, peningkatan layanan kesehatan dan percepatan penurunan stunting, hingga pengembangan UMKM, ekonomi kreatif, koperasi dan BUMDes.
Menurutnya, berbagai program pembangunan tersebut membutuhkan dukungan pendapatan daerah yang kuat. Karena itu, kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor menjadi bagian penting untuk menjaga keberlanjutan pembangunan dan pelayanan publik di daerah.
Menariknya, Gebyar Panutan PKB Tahun 2026 juga menjadi momentum menghadirkan inovasi pelayanan perpajakan yang semakin dekat dengan masyarakat.
Dalam kegiatan tersebut dilakukan peresmian empat BUMDes sebagai tempat pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor, yaitu BUMDes Amanah, BUMDesma Banjang Lestari, BUMDes Maju Bersama dan BUMDes Harapan Kita.
Kehadiran layanan pembayaran PKB melalui BUMDes tersebut diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat, khususnya di wilayah perdesaan, sehingga masyarakat tidak perlu menempuh jarak jauh untuk mendapatkan layanan pembayaran pajak kendaraan.
Selain menghadirkan kemudahan layanan, kegiatan Gebyar Panutan PKB 2026 juga dirangkai dengan pemberian penghargaan kepada pelaku usaha pengguna tapping box, konsumen yang taat membayar pajak, serta SKPD yang dinilai paling cepat dan responsif dalam mengumpulkan bukti lunas PBB-P2 dari ASN dan karyawan.
Penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi pemerintah kepada berbagai pihak yang telah menunjukkan komitmen dalam mendukung peningkatan kepatuhan dan membangun budaya sadar pajak di Kabupaten HSU.
Sementara itu, Kepala Bapenda Provinsi Kalimantan Selatan, Subhan Nor Yaumil, menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten HSU atas pelaksanaan Gebyar Panutan Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2026.
Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi bagian penting dalam membangun kesadaran bersama mengenai pentingnya pajak bagi pembangunan.
Ia mengatakan, pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor merupakan salah satu bentuk kontribusi masyarakat dalam mendukung pembangunan daerah. Karena itu, kesadaran dan kepatuhan masyarakat perlu terus ditingkatkan melalui pelayanan perpajakan yang mudah, cepat, dekat dan transparan.
Subhan Nor Yaumil juga menekankan pentingnya kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Pemerintah Kabupaten HSU, UPPD Samsat Amuntai, kepolisian, pemerintah kecamatan dan desa, serta berbagai pihak lainnya dalam meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban perpajakan.
Menurutnya, inovasi pelayanan harus terus dikembangkan agar masyarakat semakin mudah mengakses layanan perpajakan. Termasuk melalui BUMDes yang kini turut menjadi tempat pembayaran PKB, sehingga pelayanan dapat menjangkau masyarakat hingga ke wilayah perdesaan.
“Semakin dekat pelayanan dengan masyarakat, diharapkan semakin mudah pula masyarakat memenuhi kewajiban perpajakannya,” ungkapnya.
(MC HSU Rizki/Febri)
Editor Wahyu
