Tinjau Instalasi Air Bersih PMI, Wagub Kalbar Dorong Spam Regional

Kubu Raya, InfoPublik — Wakil Gubernur Kalimantan Barat (Wagub Kalbar), Krisantus Kurniawan, meninjau langsung pembangunan instalasi pengolahan air bersih yang disiapkan Palang Merah Indonesia (PMI) Provinsi Kalimantan Barat di kawasan TMP Patria Jaya, Kabupaten Kubu Raya, Selasa (22/9/2026).

Dalam peninjauan tersebut, Wagub Kalbar didampingi jajaran Pengurus PMI Provinsi Kalimantan Barat serta Pimpinan Balai Wilayah Sungai Kalimantan I (BWSK I).

Wagub Krisantus melihat langsung proses pengolahan air baku melalui tahapan penyaringan hingga menghasilkan air yang lebih jernih dan layak digunakan masyarakat. Air hasil pengolahan tersebut tetap harus dimasak terlebih dahulu sebelum dikonsumsi.

Ia mengapresiasi langkah PMI Kalbar yang tidak hanya berperan dalam pelayanan donor dan penyediaan darah, tetapi juga mengambil bagian dalam membantu masyarakat yang mengalami kesulitan memperoleh air bersih.

“Pertama, saya mengapresiasi PMI yang sudah melakukan ekspansi. Selama ini kalau kita mendengar PMI, yang terbayang adalah urusan darah. Orang kekurangan darah, rumah sakit membutuhkan darah, pasien membutuhkan darah, semuanya menghubungi PMI,” tuturnya.

Menurutnya, inovasi PMI dalam penyediaan air bersih menunjukkan kemampuan organisasi tersebut merespons kebutuhan masyarakat, khususnya dalam kondisi darurat.

“Tetapi kali ini bukan hanya darah. PMI juga menyediakan air bersih. Ini sebuah inovasi yang luar biasa dan patut kita apresiasi,” ucapnya.

Wagub menjelaskan, air baku yang telah melalui proses pengolahan selanjutnya ditampung dalam tangki dan dimuat ke dalam truk untuk didistribusikan kepada masyarakat yang membutuhkan.

“Hari ini saya juga melepas air yang sudah dilakukan pengolahan. Airnya sudah jernih dan layak digunakan masyarakat, dengan catatan sebelum dikonsumsi harus dimasak terlebih dahulu,” jelasnya.

Ia menilai keberadaan instalasi tersebut sangat membantu dalam kondisi darurat, terutama bagi masyarakat yang mengalami keterbatasan akses terhadap air bersih.

Namun demikian, Wagub menegaskan bahwa bantuan air bersih dalam kondisi darurat tidak boleh menjadi satu-satunya solusi. Persoalan air payau yang terjadi di sejumlah wilayah perlu ditangani melalui perencanaan dan pembangunan sistem penyediaan air bersih secara berkelanjutan.

“Bencana seperti ini terjadi hampir setiap tahun. Walaupun tidak selalu separah sekarang, tetapi persoalan air payau tetap terjadi,” tegasnya.

Menurutnya, kondisi air yang menjadi payau dan terasa asin tidak hanya mengganggu kebutuhan sehari-hari masyarakat, tetapi juga dapat berdampak terhadap peralatan rumah tangga, seperti mesin, pompa dan peralatan lainnya.

“Kalau sekarang airnya terasa asin. Biasanya mungkin tidak terlalu asin seperti sekarang. Tetapi jelas berdampak kepada masyarakat, termasuk peralatan rumah tangga, mesin, pompa dan peralatan lainnya yang bisa menjadi lebih cepat rusak,” jelasnya.

Karena itu, Wagub meminta Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kalimantan Barat segera melakukan kajian terkait pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) regional yang dapat melayani kebutuhan air bersih lintas kabupaten.

“Kedepan saya meminta kepada Bapperida, yang tadi juga hadir, untuk segera membuat pengkajian bagaimana kita bisa memprogramkan satu SPAM regional yang dapat melayani beberapa kabupaten untuk menyediakan air bersih,” pintanya.

Ia menegaskan, langkah tersebut perlu segera dilakukan karena persoalan air payau merupakan persoalan yang berulang setiap tahun.

“Ini harus segera kita lakukan. Tidak bisa lagi menunggu-menunggu, karena persoalan ini terjadi setiap tahun,” tegasnya.

Wagub juga menyatakan kesiapan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar kebutuhan pembangunan infrastruktur penyediaan air bersih di Kalimantan Barat mendapat perhatian.

“Saya siap mendampingi, menemui kementerian di pemerintah pusat untuk memperjuangkan persoalan yang terjadi setiap tahun ini,” terangnya.

Ia berharap anggaran dan perhatian pemerintah tidak hanya diarahkan untuk penanganan ketika persoalan sudah terjadi, tetapi juga untuk membangun sistem penyediaan air bersih yang mampu memberikan solusi secara berkelanjutan.

“Daripada setiap tahun kita hanya mengeluarkan anggaran untuk penanganan, kenapa kita tidak mencari solusi jangka panjang untuk penyediaan air bersih, air yang tidak payau bagi masyarakat,” tutupnya.

Peninjauan tersebut sekaligus memperkuat koordinasi antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, PMI dan BWSK I dalam pemenuhan kebutuhan air bersih masyarakat. Di sisi lain, persoalan air payau yang terjadi secara berulang menjadi bahan evaluasi untuk mendorong pembangunan SPAM regional sebagai solusi jangka panjang, sehingga kebutuhan air bersih masyarakat tidak hanya bergantung pada penanganan darurat.(wnd/ica)