Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bener Meriah, Aceh
Redelong, InfoPublik – Pemerintah Kabupaten Bener Meriah, Aceh, memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana melalui optimalisasi pusat pengendalian operasi, penguatan Desa Tangguh Bencana (Destana), koordinasi lintas instansi, serta peningkatan edukasi dan kapasitas masyarakat.
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bener Meriah Ilham Abdi mengatakan penguatan mitigasi dan kesiapsiagaan penting dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi topografi serta potensi kerawanan bencana di sejumlah wilayah Bener Meriah.
“Mitigasi dan kesiapsiagaan harus terus diperkuat. Penanggulangan bencana bukan hanya dilakukan ketika bencana terjadi, tetapi harus dimulai dari upaya pencegahan, pengurangan risiko, peningkatan kapasitas, hingga kesiapan menghadapi kondisi darurat,” ujar Ilham saat diwawancarai di ruang kerjanya, Kamis (17/9/2026).
Menurut Ilham, langkah penanggulangan bencana di Bener Meriah berpedoman pada regulasi dan dasar hukum yang berlaku, antara lain Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), qanun Kabupaten Bener Meriah terkait penyelenggaraan penanggulangan bencana, serta Surat Keputusan Bupati Bener Meriah mengenai kebijakan operasional kebencanaan.
Dalam pelaksanaannya, BPBD Bener Meriah akan mengoptimalkan fungsi Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops-PB), terutama untuk pemantauan situasi kebencanaan secara real-time, penerimaan dan pengolahan informasi, penyebarluasan peringatan dini, serta percepatan koordinasi saat kondisi darurat.
Penguatan juga dilakukan melalui pembentukan dan sosialisasi Destana secara berkelanjutan, terutama di wilayah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi, seperti zona rawan longsor, banjir bandang, dan potensi bencana hidrometeorologi lainnya.
Selain itu, Pemkab Bener Meriah memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Aceh, BNPB, Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA), TNI, Polri, dan pemangku kepentingan lainnya. Koordinasi mencakup tahapan pencegahan dan kesiapsiagaan, penanganan keadaan darurat, hingga rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
Ilham mengatakan peningkatan kapasitas masyarakat menjadi bagian penting dalam upaya tersebut. Edukasi akan dilakukan melalui sosialisasi secara berkelanjutan, simulasi evakuasi secara berkala, serta penyusunan dan penetapan jalur dan titik evakuasi yang aman.
“Yang paling penting adalah bagaimana masyarakat memiliki pengetahuan dan kesiapsiagaan untuk menghadapi potensi bencana di lingkungannya masing-masing. Dengan edukasi dan simulasi yang dilakukan secara berkala, masyarakat diharapkan semakin siap dan mampu mengambil langkah yang tepat ketika terjadi keadaan darurat,” jelasnya.
Melalui penguatan tersebut, Pemkab Bener Meriah menargetkan kesiapsiagaan penanggulangan bencana dapat berjalan dari tingkat kabupaten hingga kampung. Peningkatan kapasitas pemerintah daerah, masyarakat, dan unsur terkait diharapkan mendukung respons terhadap kondisi darurat secara cepat, tepat, dan terkoordinasi.
