Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (BP4D) Kabupaten Belu, Frederikus L. Bere Mau, ST, memberikan pemaran materi terkaitPercepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Tahun 2026 di Ruang Rapat Bupati Belu pada Kamis (17/9/2026).
Atambua, InfoPublik – Pemerintah Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur, mendorong kemudahan investasi, penguatan UMKM, dan optimalisasi potensi ekonomi wilayah perbatasan sebagai strategi mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah pada 2026.
Upaya tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Tim Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Tahun 2026 yang dipimpin Bupati Belu Willybrodus Lay di Ruang Rapat Bupati Belu, Kamis (17/9/2026). Rapat dihadiri Penjabat Sekretaris Daerah, pimpinan perangkat daerah, anggota tim, serta perwakilan Kejaksaan Negeri Belu dan Kodim 1605/Belu.
Bupati Belu mengatakan kemudahan regulasi investasi dan perizinan usaha diperlukan agar perputaran ekonomi tidak terlalu bergantung pada belanja pemerintah. Menurutnya, efisiensi anggaran turut memengaruhi jumlah uang beredar, produktivitas, dan daya beli masyarakat.
"Saat terjadi efisiensi, jumlah uang beredar berkurang sehingga toko-toko yang biasanya ramai menjadi sepi karena proyek pekerjaan untuk para tukang dan pekerja menurun. Meski demikian, aktivitas ekspor kita relatif stabil. Oleh karena itu, perizinan harus dipermudah bagi siapa saja yang ingin berinvestasi di Belu agar ekonomi kita tidak bergantung pada uang pemerintah," ujar Willy Lay.
Ia meminta perangkat daerah memperkuat sinergi dengan Bank Indonesia, Bea Cukai, dan kontraktor daerah untuk mengembangkan UMKM melalui pelatihan berkelanjutan yang berorientasi ekspor.
Sejumlah potensi lokal dinilai dapat dikembangkan, antara lain kerajinan berbahan pelepah pisang untuk produk keranjang dan tempat sampah, peningkatan produktivitas gerabah melalui optimalisasi alat pembakaran, serta kerajinan berbahan daun lontar dengan standar kualitas untuk pasar hotel premium.
Selain pengembangan produk, pemerintah daerah juga mendorong optimalisasi pasar malam setiap malam Minggu sebagai penggerak aktivitas ekonomi sekaligus ruang bagi UMKM memasarkan produknya. Bupati meminta keterlibatan instansi vertikal dan perangkat daerah secara bergiliran untuk mendukung keberlangsungan kegiatan tersebut.
Menurut Willy, posisi Belu sebagai wilayah perbatasan dengan Timor Leste memberikan peluang untuk mengembangkan sektor perdagangan, UMKM, dan pariwisata. Ia menyebut lebih dari 5.600 pelintas batas dari Timor Leste berkunjung dan menginap di hotel-hotel di Belu setiap akhir pekan.
"Setiap akhir pekan, terdapat lebih dari 5.600 pelintas batas dari Timor Leste yang berkunjung dan menginap di hotel-hotel kita. Ini merupakan peluang emas. Jika tidak ada pasar malam (night market) atau agenda hiburan, di mana lagi mereka mau membelanjakan uangnya?" katanya.
Karena itu, Pemkab Belu akan mendorong terciptanya destinasi wisata dan kegiatan ekonomi baru untuk memperpanjang aktivitas belanja pengunjung. Pemerintah daerah juga berencana memfasilitasi pendampingan UMKM dengan melibatkan daerah lain, seperti Yogyakarta dan Bali, untuk meningkatkan kualitas produk agar mampu menembus pasar ekspor.
Rapat koordinasi tersebut sekaligus menjadi bagian dari pemantauan rutin perkembangan ekonomi daerah, termasuk pengawalan realisasi APBD, indikator ekonomi, stabilitas harga bahan pokok, serta sinergi antarperangkat daerah.
Materi mengenai pengawalan, pemantauan, dan pelaksanaan percepatan pertumbuhan ekonomi daerah dipaparkan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (BP4D) Kabupaten Belu Frederikus Bere Mau.
