Workshop Pembinaan dan Pengawasan Satu Data Daerah Kabupaten Gorontalo di Hotel Lu’as, Kabupaten Gorontalo, Kamis (17/9/2026). (Foto : Istimewa)
Kabupaten Gorontalo, InfoPublik – Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Gorontalo, M. Trizal Entengo, menekankan pembangunan ekosistem data tidak cukup hanya dengan mengumpulkan dan menampilkan data melalui portal.
“Kita ingin membangun ekosistem data yang tidak berhenti pada pengumpulan data saja, tetapi menyediakan portal yang bisa kita integrasikan. Portal ini diharapkan jangan hanya sampai pada tampilan portal saja, tetapi bagaimana kita mengoptimalkan peran tata kelola data dengan menggunakan portal yang sudah ada,” kata Trizal pada Workshop Pembinaan dan Pengawasan Satu Data Daerah Kabupaten Gorontalo di Hotel Lu’as, Kabupaten Gorontalo, Rabu (16/9/2026).
Trizal menjelaskan, Pemerintah Provinsi Gorontalo bersama Pemerintah Kabupaten Gorontalo membangun ekosistem data terintegrasi untuk memperkuat tata kelola Satu Data Daerah.
Upaya tersebut dibahas melalui Workshop Pembinaan dan Pengawasan Satu Data Daerah Kabupaten Gorontalo, yang telah berlangsung pada tanggal 16–17 September 2026.
Workshop yang digelar Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Gorontalo ini melibatkan Pemerintah Kabupaten Gorontalo, BPS, serta mitra pembangunan SKALA.
Kegiatan tersebut menjadi bagian dari penguatan implementasi Satu Data Indonesia (SDI) dan Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri (SDPDN), sekaligus menindaklanjuti rencana integrasi portal data antara pemerintah provinsi dan kabupaten.
Menurut Trizal, integrasi antarportal menjadi salah satu aspek penting agar pengelolaan data di tingkat provinsi dan kabupaten dapat saling terhubung. Dengan konektivitas tersebut, data dapat dimanfaatkan sesuai kewenangan dan kebutuhan masing-masing pemerintah daerah.
Sedangkan, Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo Sugondo Makmur mengatakan penguatan Satu Data membutuhkan komitmen dan kolaborasi seluruh perangkat daerah. Data juga perlu ditempatkan sebagai bagian penting dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga monitoring dan evaluasi pembangunan.
“Kita perlu membangun sistem yang terintegrasi dan pola kerja yang jelas antara provinsi dan kabupaten. Dengan demikian, data yang dihasilkan masing-masing perangkat daerah dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi perencanaan dan pengambilan kebijakan,” ujar Sugondo.(mcgorontaloprov/mardjun/mila)
