Listrik Jadi Penopang Digitalisasi Sekolah, Pemprov Riau Minta Kebutuhan Desa Dipetakan
Istimewa
Pekanbaru, InfoPublik – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau mendorong penyediaan listrik perdesaan terintegrasi dengan program pendidikan, perumahan, dan fasilitas publik agar bantuan pemerintah dapat dimanfaatkan masyarakat secara optimal.
Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahrial Abdi, mengatakan listrik tidak lagi sekadar memenuhi kebutuhan penerangan rumah tangga, tetapi telah menjadi infrastruktur dasar yang menopang layanan pendidikan, kegiatan ekonomi, dan pelayanan publik.
Hal tersebut disampaikannya dalam kegiatan Sinkronisasi Usulan Lokasi Program Listrik Perdesaan dari Pemerintah Daerah serta Fasilitasi Penyiapan Lahan dan Penyelesaian Perizinan di Kantor PT PLN (Persero) UID Riau dan Kepulauan Riau, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Rabu (16/9/2026).
Syahrial mencontohkan sejumlah sekolah di kabupaten dan kota di Riau yang telah menerima perangkat digitalisasi pendidikan dari pemerintah pusat, tetapi masih membutuhkan dukungan kelistrikan agar fasilitas tersebut dapat digunakan secara optimal.
“Sekolah memang menjadi perhatian. Ada beberapa sekolah di kabupaten/kota kita yang sudah menerima program nasional berupa interactive flat panel, yang memang membutuhkan listrik,” katanya.
Menurut Syahrial, kondisi tersebut menunjukkan pembangunan tidak dapat dilakukan secara sektoral. Penyediaan sarana pendidikan, perumahan, dan fasilitas publik harus direncanakan bersama kebutuhan energi serta infrastruktur pendukung.
Sinkronisasi sejak tahap perencanaan diperlukan agar fasilitas yang telah dibangun maupun bantuan yang telah disalurkan pemerintah tidak terkendala pemanfaatannya akibat belum tersedianya akses listrik.
Ia juga mencontohkan program pembangunan perumahan yang harus dibarengi dengan ketersediaan pelayanan dasar bagi masyarakat.
“Jangan sampai sudah mendapatkan program rumah, tetapi rumahnya tidak ada listrik. Karena itu, kebutuhan listrik harus kita pastikan menjadi bagian dari perencanaan,” ujarnya.
Syahrial meminta pemerintah kabupaten dan kota memetakan kebutuhan listrik di lokasi yang menjadi sasaran berbagai program pemerintah. Data tersebut kemudian dapat disinkronkan dengan pemerintah pusat dan PLN sehingga pembangunan berjalan lebih terpadu.
General Manager PT PLN (Persero) UID Riau dan Kepulauan Riau, Didik Wicaksono, mengatakan keberhasilan program listrik perdesaan membutuhkan koordinasi antara PLN dan pemerintah daerah.
Menurutnya, selain pembangunan jaringan, pemerintah daerah berperan dalam memastikan validitas lokasi, kesiapan lahan, akses menuju lokasi, serta penyelesaian persoalan administrasi.
“PLN menyadari bahwa kelancaran dan kesuksesan pembangunan listrik perdesaan tidak bisa kami pikul sendiri. PLN tidak bisa berjalan sendiri,” kata Didik.
Pola penyediaan listrik juga akan disesuaikan dengan kondisi wilayah. Daerah yang berada dekat jaringan distribusi PLN dapat dilayani melalui perluasan jaringan, sedangkan wilayah yang sulit dijangkau dapat menggunakan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) komunal maupun PLTS individual.
Integrasi perencanaan kelistrikan dengan sektor pendidikan, perumahan, dan fasilitas publik diharapkan membuat pembangunan lebih efektif sekaligus memastikan setiap program pemerintah dapat dimanfaatkan masyarakat secara optimal.
(MC Riau/nan)
