Program Listrik Perdesaan Riau Bertambah, 102 Lokasi Jadi Sasaran 2026

Pekanbaru, InfoPublik – PT PLN (Persero) mendapat penugasan pembangunan listrik perdesaan di 102 lokasi di Provinsi Riau pada 2026. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau dan PLN memperkuat sinkronisasi data untuk memastikan pembangunan menyasar wilayah yang masih membutuhkan layanan kelistrikan.

Upaya tersebut dibahas dalam kegiatan Sinkronisasi Usulan Lokasi Program Listrik Perdesaan dari Pemerintah Daerah serta Fasilitasi Penyiapan Lahan dan Penyelesaian Perizinan di Kantor PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Riau dan Kepulauan Riau, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, pada Rabu (16/9/2026).

Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahrial Abdi, mengatakan sinkronisasi diperlukan untuk memastikan data usulan pemerintah daerah sesuai dengan kondisi terkini di lapangan.

Akurasi data, menurutnya, penting agar pembangunan infrastruktur kelistrikan diarahkan kepada masyarakat yang masih membutuhkan.

“Program ini terus berkelanjutan. Hari ini kita berdiskusi sekaligus mengevaluasi beberapa capaian yang sudah sesuai harapan dan beberapa yang masih perlu kita selesaikan. Kita juga tetap merencanakan langkah ke depan,” kata Syahrial.

Ia mengatakan rasio elektrifikasi di Riau telah meningkat dibandingkan beberapa tahun sebelumnya. Meski demikian, masih terdapat wilayah yang membutuhkan intervensi karena kondisi geografis dan karakteristik masing-masing kabupaten/kota berbeda.

Karena itu, pemerintah kabupaten/kota diminta terus memperbarui data mengenai kondisi jaringan, jumlah masyarakat yang belum terlayani, serta kebutuhan pengembangan kelistrikan.

Syahrial juga mengapresiasi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang mempertemukan pemerintah pusat, Pemprov Riau, pemerintah kabupaten/kota, dan PLN dalam forum tersebut.

“Kami mengucapkan terima kasih atas inisiatif Kementerian ESDM dengan Provinsi Riau sebagai tuan rumah untuk mempertemukan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan PLN,” ujarnya.

Pemprov Riau, lanjutnya, siap mendukung pengembangan ketenagalistrikan sesuai kewenangan pemerintah daerah.

Sementara itu, General Manager PT PLN (Persero) UID Riau dan Kepulauan Riau, Didik Wicaksono, mengatakan PLN mendapat penugasan pembangunan listrik perdesaan di 102 lokasi sepanjang 2026.

Jumlah tersebut lebih banyak dibandingkan 2025, ketika sebanyak 62 lokasi disebut telah diselesaikan melalui koordinasi PLN dengan pemerintah daerah dan pihak terkait.

“Alhamdulillah, sebanyak 62 lokasi tahun lalu bisa kita selesaikan. Tahun ini lebih banyak lagi, yaitu 102 lokasi. Mudah-mudahan ini bisa segera kita selesaikan,” ujar Didik.

Menurut Didik, hasil verifikasi menunjukkan masih terdapat sejumlah persoalan dalam data usulan, antara lain lokasi yang ternyata telah memperoleh sambungan listrik, data yang tercatat lebih dari sekali, serta wilayah yang sudah berlistrik tetapi masih mengalami persoalan kualitas tegangan.

“Ada beberapa yang datanya ganda. Ada yang ternyata sudah menyala tetapi masih masuk dalam usulan. Ada juga lokasi yang sudah berlistrik, tetapi kondisi tegangannya masih menjadi persoalan,” jelasnya.

Ia mengatakan kondisi tersebut menunjukkan pentingnya validasi bersama sebelum pembangunan dilaksanakan.

Selain data, dukungan pemerintah daerah juga diperlukan dalam kesiapan lokasi, penyelesaian perizinan, dan koordinasi dengan masyarakat.

“PLN tidak bisa berjalan sendiri. Kami memerlukan kerja sama dan dukungan dari seluruh pihak supaya program ini bisa berjalan dengan baik,” kata Didik.