Tim Fasilitasi Sekretariat Posko Pascabencana Hidrometeorologi Aceh dipimpin Boby Syahputra. Kunjungan tersebut merupakan bagian dari upaya pembentukan Posko Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PPR) pascabencana di daerah.
Redelong, InfoPublik — Pemerintah Kabupaten Bener Meriah mendorong percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur yang terdampak bencana hidrometeorologi. Upaya tersebut dibahas dalam kunjungan Tim Fasilitasi Sekretariat Posko Pascabencana Hidrometeorologi Aceh kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Bener Meriah Riswandika Putra di ruang kerjanya, Rabu (16/9/2026).
Tim Fasilitasi Sekretariat Posko Pascabencana Hidrometeorologi Aceh dipimpin Boby Syahputra. Kunjungan tersebut merupakan bagian dari upaya pembentukan Posko Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PPR) pascabencana di daerah.
Pembentukan posko diharapkan dapat memperkuat koordinasi sekaligus mempercepat proses pemulihan pascabencana hidrometeorologi di Aceh, khususnya dalam penanganan infrastruktur yang mengalami kerusakan.
Pembentukan sekretariat posko tersebut mengacu pada Keputusan Gubernur Aceh Nomor 300.2/705/2026 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Aceh Nomor 300.2/643/2026 mengenai Pembentukan Sekretariat Pos Komando Satuan Tugas Koordinasi dan Pelaksanaan Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Hidrometeorologi di Aceh Tahun 2026-2028.
Dalam pertemuan tersebut, Riswandika menyampaikan sejumlah aspirasi Pemerintah Kabupaten Bener Meriah untuk diteruskan kepada Pemerintah Aceh, terutama terkait percepatan pemulihan infrastruktur yang terdampak bencana.
"Kami berharap tim dapat menyuarakan isi hati nurani kami ini di tingkat Provinsi Aceh, karena Pemerintah Aceh lebih dekat dengan pemerintah pusat dalam melakukan koordinasi," ujar Riswandika.
Ia menjelaskan, sejumlah infrastruktur yang membutuhkan penanganan meliputi jembatan, ruas jalan dan berbagai fasilitas lainnya yang mengalami kerusakan akibat bencana hidrometeorologi.
Menurut Riswandika, percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur menjadi penting karena berkaitan langsung dengan kelancaran akses masyarakat serta pemulihan aktivitas perekonomian di Kabupaten Bener Meriah.
"Dengan percepatan perbaikan akses infrastruktur, kami berharap aktivitas dan perekonomian masyarakat dapat kembali berjalan dengan baik," tambahnya.
Pemerintah Kabupaten Bener Meriah berharap koordinasi melalui Posko Satgas PPR dapat mempercepat penyampaian kebutuhan daerah dan penanganan infrastruktur terdampak bencana. Selain pemulihan fisik, keberadaan infrastruktur yang kembali berfungsi diharapkan mendukung masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari dan menggerakkan kembali perekonomian daerah.
Dalam pertemuan tersebut, Sekda didampingi Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab Bener Meriah Samusi Purnawira Dade, Kepala BPBD Ilham Abdi, Sekretaris Bappeda, sejumlah camat serta perwakilan kepala SKPK.
Sementara itu, Tim Fasilitasi Sekretariat Posko Pascabencana Hidrometeorologi Aceh turut dihadiri T. Izriansyah, Pazli, Wisdya Wardhani dari BPBA, serta Bunyamin selaku Anggota Pengendalian Kegiatan P2K. (Rel)
