Disbun Riau: Kelembagaan Jadi Kunci Petani Akses Bantuan Pemerintah

Pekanbaru, InfoPublik – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau mendorong penguatan kelembagaan petani, khususnya petani swadaya, agar lebih mudah mengakses berbagai program pemerintah seperti Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) serta bantuan sarana dan prasarana perkebunan.

Kepala Dinas Perkebunan (Disbun) Provinsi Riau, Supriadi, mengatakan masih terdapat petani yang belum dapat memanfaatkan sejumlah program pemerintah karena belum tergabung dalam kelembagaan yang memenuhi ketentuan.

Menurutnya, pelatihan pengembangan sumber daya manusia (SDM) perkebunan yang digelar Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) bersama Balai Besar Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian (BBPMKP) menjadi salah satu upaya memperkuat organisasi petani.

"Kegiatan dari BPDP dan BBPMKP sangat penting dilakukan karena kelembagaan merupakan wadah utama untuk meningkatkan posisi petani. Program ini juga sekaligus wadah bagi mereka untuk tumbuh, berkembang, dan merencanakan seluruh upaya budidaya perkebunan secara terpadu," kata Supriadi di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Rabu (9/9/2026).

Ia menjelaskan, penguatan kelembagaan semakin penting karena akses terhadap sejumlah bantuan pemerintah menggunakan kelembagaan sebagai basis penerima atau pengelola program.

"Selain itu, akses bantuan pemerintah saat ini berbasis pada kelembagaan. Pelatihan ini menjadi kunci untuk membenahi tata kelola perkebunan, khususnya bagi petani swadaya. Kami berharap kerja sama ini terus berlanjut demi membangun Riau yang lebih baik," jelasnya.

Dinas Perkebunan Riau, lanjut Supriadi, terus mendorong petani membentuk maupun memperkuat kelembagaan setiap kali tersedia program pemberdayaan.

Langkah tersebut dilakukan karena persoalan kelembagaan masih menjadi salah satu kendala petani dalam mengakses program perkebunan.

"Prinsipnya sama, setiap ada kesempatan program kami selalu mengarahkan petani untuk penguatan kelembagaan melalui pelatihan. Kendala yang kami rasakan selama ini adalah banyaknya program pemerintah seperti Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) hingga bantuan sarana dan prasarana yang tidak dapat diakses oleh masyarakat karena mereka belum tergabung dalam kelembagaan," ungkapnya.

Menurut Supriadi, kelembagaan petani tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan administrasi. Organisasi yang berjalan baik juga dapat menjadi sarana menyusun perencanaan usaha, membangun kemitraan, meningkatkan kapasitas anggota, serta memperkuat posisi petani dalam kegiatan usaha perkebunan.

Karena itu, pelatihan diharapkan tidak hanya meningkatkan pengetahuan peserta, tetapi juga mendorong terbentuknya kelembagaan perkebunan baru yang dapat menjalankan fungsi organisasi secara berkelanjutan.

"Oleh karena itu, kami terus menekankan bahwa kelembagaan adalah kunci utama agar petani bisa bergerak lebih maju. Kami harap setelah pelatihan ini akan terbentuk lagi kelembagaan perkebunan baru di Provinsi Riau," pungkasnya.