Pemkab Kubu Raya Gelontorkan Rp3,3 Miliar untuk Perkuat PKK dan Posyandu
Istimewa
Kubu Raya, InfoPublik — Pemerintah Kabupaten Kubu Raya merencanakan anggaran sekitar Rp3,3 miliar pada 2027 untuk memperkuat pemberdayaan masyarakat. Melalui Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) serta Posyandu.
Bupati Kubu Raya, Sujiwo, mengatakan dukungan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat pembangunan manusia sekaligus meningkatkan kapasitas Tim Pembina Posyandu dari tingkat kabupaten, kecamatan, hingga desa.
Hal itu disampaikannya dalam kegiatan Peningkatan Kapasitas Ketua Tim Pembina Posyandu Desa Kabupaten Kubu Raya Tahun 2026 di Aula Kantor Bupati Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat, pada Senin (7/9/2026).
Menurut Sujiwo, peningkatan kapasitas menjadi semakin penting seiring transformasi Posyandu yang tidak lagi hanya berfokus pada pelayanan kesehatan, tetapi telah berkembang mencakup enam Standar Pelayanan Minimal (SPM).
“Kalau dulu Posyandu lebih spesifik bergerak pada pelayanan peningkatan kesehatan. Sekarang sudah bisa mengembangkan sayap, mulai dari mencerdaskan pendidikan dan lainnya. Di situ ada enam SPM,” ujarnya.
Perluasan fungsi tersebut, kata dia, menuntut Ketua Tim Pembina Posyandu memiliki kapasitas yang memadai untuk mengawal berbagai program pelayanan dasar di masyarakat.
Sujiwo juga menekankan bahwa keterbatasan keuangan daerah maupun desa tidak boleh membuat program pembangunan manusia melalui PKK dan Posyandu terabaikan.
Ia mencontohkan Desa Sungai Enau yang tetap memberikan perhatian terhadap pemberdayaan masyarakat dengan mengalokasikan anggaran hingga Rp35 juta untuk mendukung kegiatan PKK.
“Kalau kita bicara tentang 10 program pokok PKK, itu kan tentang pembangunan manusia. Begitu juga dengan program-program Posyandu, ini adalah pembangunan manusia,” katanya.
Untuk memperkuat keberlanjutan program, Pemkab Kubu Raya merencanakan dukungan anggaran sekitar Rp3,3 miliar pada 2027. Anggaran tersebut antara lain diarahkan untuk program PKK di tingkat desa dan operasional Posyandu.
Setiap Posyandu direncanakan mendapat dukungan sekitar Rp3,6 juta per tahun.
“Tujuannya supaya kami mempunyai harapan besar terhadap Ketua Tim Penggerak PKK kabupaten, kecamatan dan desa, maupun Ketua Tim Pembina Posyandu kabupaten, kecamatan dan desa,” jelas Sujiwo.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kubu Raya, Jakariansyah, mengatakan penguatan kapasitas diperlukan karena besarnya peran PKK dan Posyandu dalam pemberdayaan masyarakat di desa.
Ia menyebut terdapat sejumlah tugas yang melekat pada istri kepala desa, mulai dari Ketua Tim Penggerak PKK, Ketua Tim Pembina Posyandu, Bunda PAUD, Bunda Literasi, Bunda Literasi Digital, hingga berbagai peran dalam pemberdayaan ekonomi dan perempuan.
“Bayangkan ada sembilan. Makanya saya sebutkan tadi, kerja ibu-ibu PKK itu ada siang dan malam. Betapa beratnya tugas Ketua Tim Penggerak PKK desa,” ujarnya.
Jakariansyah juga menjelaskan ruang fiskal pemerintah desa saat ini harus dibagi untuk berbagai kebutuhan. Pada 2026, desa-desa di Kubu Raya menerima sekitar Rp111 miliar dari Alokasi Dana Desa (ADD), ditambah bagi hasil pajak dan retribusi daerah.
Dari anggaran tersebut, sekitar Rp50 miliar digunakan untuk penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa serta perangkat desa. Sementara itu, tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mencapai sekitar Rp10,3 miliar dan insentif RT/RW sekitar Rp18,96 miliar.
Kondisi tersebut membuat ruang fiskal yang tersedia untuk kegiatan operasional lainnya, termasuk program PKK, menjadi terbatas.
Meski demikian, Jakariansyah mengapresiasi kader PKK dan Posyandu yang tetap menjalankan kegiatan pemberdayaan masyarakat di tengah keterbatasan dukungan anggaran.
Ia juga menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan anggaran desa agar seluruh unsur yang terlibat mengetahui alokasi dan penggunaan anggaran sesuai tugas masing-masing.
“Kalau ada ibu-ibu PKK yang tidak tahu berapa anggarannya satu tahun, beritahu saya. Karena itu memang harus transparan,” tegasnya.
(Red-DiskominfoKKR/IKP/Editor;ird)
