Presentasi Uji Publik Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026 yang diselenggarakan Komisi Informasi Pusat di Grand Mercure Kemayoran, Jakarta, pada Rabu (11/11/2026).
Jakarta, InfoPublik – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatra Selatan (Sumsel) terus memperkuat keterbukaan informasi publik melalui berbagai inovasi. Mulai dari pengembangan Satu Data Sumsel, Generasi Muda Keterbukaan Informasi (GEMAKI), hingga PPID SLIP Award.
Gubernur Sumsel, Herman Deru, mengatakan langkah tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk menghadirkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan memberikan kemudahan akses informasi kepada masyarakat.
Hal itu disampaikan Herman Deru saat mengikuti Presentasi Uji Publik Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026 yang diselenggarakan Komisi Informasi Pusat di Grand Mercure Kemayoran, Jakarta, pada Rabu (11/11/2026).
Dalam paparannya, Herman Deru menegaskan bahwa keterbukaan informasi publik bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bagian dari pelayanan dan tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat.
Menurutnya, inovasi yang dikembangkan Pemprov Sumsel diarahkan untuk memperluas akses masyarakat terhadap informasi yang akurat, terpadu, dan mudah diperoleh.
Melalui pengembangan Satu Data Sumsel, pemerintah daerah berupaya memperkuat pengelolaan dan keterpaduan informasi. Sementara itu, GEMAKI dan PPID SLIP Award menjadi bagian dari inisiatif yang dipaparkan untuk mendukung budaya keterbukaan informasi.
Herman Deru juga menyampaikan bahwa pemerataan akses informasi terus didorong melalui pembangunan infrastruktur komunikasi di berbagai wilayah Sumsel.
Ia menyebut Sumsel telah mencapai kondisi zero blank spot atau tidak adanya wilayah tanpa jangkauan layanan komunikasi sebagaimana diklaim dalam paparannya.
Selain penyediaan infrastruktur, Herman Deru menilai upaya mewujudkan keterbukaan informasi perlu melibatkan masyarakat melalui peningkatan literasi digital dan partisipasi publik.
Ia juga menekankan pentingnya kerja sama antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan berbagai pemangku kepentingan untuk meningkatkan kualitas tata kelola informasi serta data pemerintahan.
“Pemerintah tidak bisa berjalan sendiri. Kita perlu melibatkan seluruh stakeholder dan masyarakat agar keterbukaan informasi benar-benar dirasakan manfaatnya,” ujarnya.
Herman Deru berharap keterbukaan informasi berkembang menjadi budaya dalam penyelenggaraan pemerintahan, bukan hanya dilakukan untuk memenuhi kewajiban maupun penilaian administratif.
