Banggai, InfoPublik – Anak-anak Suku Loinang di Dusun Tombiobong, Desa Maleo Jaya, Kecamatan Batui Selatan, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah, kini memiliki akses pendidikan yang lebih dekat. Setelah bertahun-tahun harus berjalan kaki hingga empat kilometer untuk bersekolah, masyarakat komunitas adat terpencil (KAT) itu kini memiliki fasilitas pendidikan dari jenjang taman kanak-kanak (TK) hingga sekolah menengah pertama (SMP).
Perubahan tersebut merupakan hasil pendampingan Aisyiyah selama delapan tahun, yang dimulai sejak persoalan akses dasar masyarakat Tombiobong menjadi perhatian. Sebelum jembatan gantung dibangun pada 2018, warga harus menghadapi sungai berarus deras, terutama saat musim hujan. Kondisi itu menjadi hambatan bagi anak-anak untuk menjangkau sekolah di wilayah lain.
Pembangunan jembatan membantu mengatasi kendala penyeberangan. Namun, jarak ke sekolah masih menjadi tantangan. Aisyiyah kemudian masuk dengan program pemberdayaan masyarakat yang tidak hanya menyasar pendidikan, tetapi juga kebutuhan dasar dan penguatan ekonomi warga.
“No one left behind. Tidak boleh ada satu pun yang tertinggal, seperti prinsip SDGs (Sustainable Development Goals). Itu yang kami pegang,” ujar Sekretaris Pimpinan Daerah Aisyiyah Banggai, Nurhaidah, Jumat (6/11/2026), saat mendampingi kunjungan pejabat Kementerian PPN/Bappenas dan Pemerintah Kabupaten Banggai ke Tombiobong.
Selain fasilitas pendidikan, masyarakat kini memperoleh akses air bersih dan listrik melalui Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH). Aisyiyah juga memberikan pendampingan di sektor pangan dengan melatih warga membudidayakan jagung, kacang tanah, dan bawang merah.
Upaya tersebut diperkuat melalui kolaborasi dengan sejumlah pihak, antara lain JOB Pertamina Medco E&P Tomori Sulawesi, Baznas, dan Pemerintah Kabupaten Banggai. Kerja sama lintas pihak menjadi salah satu penopang penyediaan layanan dasar sekaligus pemberdayaan ekonomi masyarakat. Atas upaya pemberdayaan tersebut, Aisyiyah Banggai menerima penghargaan SDGs Action Awards dari Kementerian PPN/Bappenas pada 2024.
Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kementerian PPN/Bappenas, Pungkas Bahjuri Ali, menilai keberhasilan program di Tombiobong tidak terlepas dari kepercayaan masyarakat terhadap para pendamping dan kerja sama berbagai pihak.
Ia mengapresiasi kolaborasi Aisyiyah, pemerintah daerah, sektor swasta, serta instansi terkait yang telah memberikan manfaat nyata bagi warga. “Tanpa adanya kerja sama, ini sulit terwujud,” ujarnya.
Meski sejumlah kebutuhan dasar telah terpenuhi, pemerintah daerah masih melihat perlunya pendampingan berkelanjutan untuk memastikan pembangunan menjangkau kebutuhan masyarakat secara menyeluruh.
Kepala Bappeda Banggai, Pupung Diliyanto, mengatakan kunjungan Kementerian PPN/Bappenas menjadi kesempatan untuk mengidentifikasi kebutuhan warga yang belum terpenuhi dan mengupayakan dukungan melalui program pemberdayaan berkelanjutan. “Kami pun hadir di sini untuk mengidentifikasi kebutuhan lain yang belum terpenuhi,” kata Pupung.
Dalam kunjungan tersebut, pemerintah daerah melalui dinas terkait juga menyerahkan bantuan pangan dan alat tulis kepada masyarakat. Pengalaman Tombiobong menunjukkan bahwa pembangunan di komunitas adat terpencil tidak cukup berhenti pada penyediaan infrastruktur. Akses pendidikan, air bersih, energi, dan penguatan mata pencaharian perlu berjalan beriringan agar masyarakat dapat memperoleh kesempatan berkembang secara lebih setara.
(MC KAB. BANGGAI/Ilham A. Muhamad)