Guna menghentikan sistem pembuangan terbuka (open dumping) dan mengolah sampah menjadi bahan bakar alternatif, Pemkab Toba merangkul lembaga asal Korea Selatan KEITI untuk modernisasi sistem kebersihan daerah, Kamis (3/9/2026).
TOBA, InfoPublik – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Toba membahas rencana kerja sama pengelolaan sampah berkelanjutan bersama Pemerintah Korea Selatan melalui Korea Environmental Industry & Technology Institute (KEITI) di Balai Data Kantor Bupati Toba, Kamis (3/9/2026).
Langkah strategis ini diarahkan untuk memperkuat sistem pengelolaan sampah modern dan menjaga kelestarian ekologis di kawasan pariwisata super prioritas Danau Toba.
Bupati Toba, Effendi Sintong P. Napitupulu, mengungkapkan, saat ini Kabupaten Toba menghasilkan sekitar 100 hingga 120 ton sampah per hari.
Namun, pola penanganannya masih bergantung pada sistem pembuangan terbuka (open dumping).
"Persoalan sampah bukan sekadar masalah kebersihan, melainkan tantangan pembangunan yang berdampak langsung pada lingkungan, kesehatan masyarakat, perekonomian, hingga pariwisata," ujar Effendi.
Karena itu, tambahnya, Pemkab Toba mendorong penerapan konsep 3R (Reduce, Reuse, Recycle), pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST), serta pengolahan Refuse Derived Fuel (RDF) sebagai bahan bakar alternatif
Melalui kemitraan ini, Pemkab Toba berupaya mengatasi keterbatasan sarana, kapasitas SDM, serta pembiayaan daerah melalui transfer pengetahuan dan teknologi modern dari Korea Selatan.
Pertemuan tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Toba Audi Murphy O. Sitorus, Konsul Kehormatan Republik Korea Selatan untuk Sumatra Parlindungan Purba, Kepala Perwakilan KEITI Indonesia Kang Minsoo, serta jajaran pimpinan KECC dan YOOSHIN Indonesia. (MC Toba)
